Tak Masalah Tunjangan DPR Dihapus, Rieke Diah Pitaloka: Kalau Saya, Silakan

JAKARTA, KOMPAS.com- Artis yang kini duduk sebagai anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mengungkap kesiapannya soal penghapusan tunjangan DPR.

Rieke menyatakan dirinya siap karena menjadi wakil rakyat, adalah keputusan yang dipikirkan secara matang untuk mengabdi pada rakyat. 

"Silakan, kalau mau dihapus semua tunjangan. Kalau saya, silakan," kata Rieke dikutip dari Kompas tv, Sabtu (30/8/2025).

"Karena menjadi wakil rakyat itu pilihan sadar saya," lanjutnya.

Baca juga: Ingatkan Anggota DPR untuk Bisa Menjaga Lisan, Rieke Diah Pitaloka: Kritik Itu Risiko Jabatan

Rieke juga mengatakan, hal itu sudah disampaikan pada pimpinan dan itu alasan akhirnya tunjangan rumah ditiadakan.

"Sudah disampaikan (pada pimpinan), dan kemarin alhamdulillah yang rumah sudah enggak ada," ujar Rieke.

Kalau pun masih butuh waktu untuk menghapusnya, Rieke menjelaskan bahwa itu karena masalah anggaran yang sudah berjalan.

"Karena penganggaran itu setahun," jelasnya singkat.

Baca juga: Ingatkan Ojol Agar Tak Terpancing Emosi, Rieke Diah Pitaloka: Keluarga Tidak Ingin Ada Affan Lain

"Udah lah, mau dihapus hari ini kalau buat saya enggak masalah. Tapi please, mari kita suarakan untuk segera benai data dasar," ucapnya lagi.

Karena bagi Rieke, fokusnya sebenarnya saat ini adalah selain memperjuangkan perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online tapi juga membenahi data dasar.

Data dasar perlu dibenahi karena nantinya itu yang akan menjadi acuan untuk merumuskan kebijakan agar tak salah sasaran.

"Kalau ada data dasar, nanti bisa dihitung dengan problematika rakyat. Betul kah perlu ada anggaran sebesar itu?" kata Rieke.

"Data dasar itu kemudian menjadi acuan merumuskan kebijakan pembangunan, dari kebijakan pembangunan lahir lah program. Program butuh dana, anggaran dari APBN da APBD, yang sumbernya mayoritas adalah pajak rakyat," jelasnya lagi.

Rieke tidak ingin ada beban pajak yang semakin besar karena berawal dari penghitungan data yang salah. 

Diberitakan sebelumnya, demo tanggal 25 Agustus 2025 yang digelar di depan Gedung DPR RI, Senin (25/8/2025), menuntut pembubaran parlemen.

Massa menyoroti sejumlah kebijakan yang dinilai merugikan rakyat. Salah satunya adalah saat itu muncul isu kenaikan tunjangan anggota DPR RI.