Rekrutmen 24.000 Tamtama Dikritik, Al Araf: TNI Bukan untuk Urus Pertanian

KOMPAS.com - TNI Angkatan Darat (AD) tengah menjalankan kebijakan rekrutmen besar-besaran terhadap calon Tamtama, dengan target sebanyak 24.000 personel. Langkah ini merupakan bagian dari pembentukan struktur organisasi baru dalam bentuk Batalyon Teritorial Pembangunan.

Pengamat militer dan Ketua Badan Pekerja Centra Initiative, Al Araf, menilai bahwa kebijakan rekrutmen ini keluar dari koridor tugas utama TNI sebagai alat pertahanan negara.

Ia menegaskan bahwa pelibatan TNI dalam sektor-sektor nonpertahanan berpotensi menggerus profesionalisme dan peran strategis TNI.

"Hal itu sudah keluar jauh dari tugas utama militer sebagai alat pertahanan negara dan kekuatan perang. TNI direkrut, dilatih, dan dididik untuk persiapan perang dan bukan untuk urus pertanian, perkebunan, dan peternakan," ujar Al Araf saat dihubungi Kompas.com, Minggu (8/6/2025).

Baca juga: Mengapa TNI AD Rekrut 24.000 Tamtama di 2025? Ini Penjelasan Lengkapnya

Menurutnya, rekrutmen besar-besaran untuk keperluan nonpertahanan seperti ini harus dievaluasi secara serius.

Ia menekankan bahwa tugas dan jati diri TNI telah diatur secara jelas dalam konstitusi dan Undang-Undang TNI.

"Dengan demikian, kebijakan perekrutan itu sudah menyalahi tugas utama TNI sebagai alat pertahanan negara sebagaimana diatur dalam konstitusi dan UU TNI itu sendiri," tambahnya.

Baca juga: Rekrutmen TNI AD Dibuka: 24.000 Tamtama Dibutuhkan, Ini Jadwal, Syarat, Cara Daftarnya

Apa Dampaknya terhadap Kedaulatan dan Profesionalisme TNI?

Al Araf mengkhawatirkan bahwa keterlibatan TNI dalam sektor-sektor pembangunan yang bukan inti pertahanan dapat menyebabkan TNI kehilangan fokus terhadap tugas pokoknya. Ia menyebut kondisi ini berbahaya bagi pertahanan dan kedaulatan negara.

"Perekrutan TNI untuk tujuan non-pertahanan itu akan mengancam kedaulatan negara karena TNI akan sibuk mengurusi non-pertahanan ketimbang urusi pertahanan negara," ucap dia.

Ia pun menyerukan agar DPR dan Presiden RI Prabowo Subianto turun tangan mengevaluasi kebijakan ini.

"Karena telah menyalahi dari jati diri TNI itu sendiri sebagai kekuatan perang," tegas Al Araf.

Baca juga: Cari Tamtama Sampai 24 Ribu Orang, TNI AD: Animo Meningkat

Bagaimana Posisi TNI AD dalam Perekrutan Tamtama Ini?

Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigadir Jenderal Wahyu Yudhayana menyampaikan empat kompi yang dirancang dalam struktur baru tersebut meliputi Kompi Pertanian, Kompi Peternakan, Kompi Medis, dan Kompi Zeni.

"Sebagai implementasi konkret, TNI AD berencana untuk membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mendukung stabilitas dan pembangunan di 514 kabupaten/kota. Setiap batalion nantinya akan berdiri di lahan seluas 30 hektar dan akan memiliki kompi-kompi yang secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat," ujar Wahyu kepada Kompas.com, Selasa (3/6/2025) malam.

Wahyu menegaskan bahwa para prajurit ini tidak disiapkan untuk bertempur, tetapi untuk menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari ketahanan pangan hingga pelayanan kesehatan.

Baca juga: Berapa Gaji TNI 2025? Ini Rincian Lengkap dari Tamtama hingga Jenderal

Kompi Pertanian akan mendukung ketahanan pangan dan swasembada nasional. Kompi Peternakan diperuntukkan memperkuat penyediaan protein hewani.

Kompi Medis bertugas menangani pelayanan kesehatan dan bencana, sementara Kompi Zeni fokus pada pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal dan rawan bencana.

"Dengan pendekatan ini, prajurit TNI AD tidak hanya dituntut siap tempur, tetapi juga menjadi kekuatan pembangunan yang hadir dan bermanfaat langsung di tengah masyarakat," jelas Wahyu.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Rekrutmen Tamtama Besar-besan Dinilai Menyalahi Tugas Utama TNI".