Pungli di Pantai Sayang Heulang Garut Viral, Dedi Mulyadi: Jangan Bikin Malu Jabar

BANDUNG, KOMPAS.com - Video viral yang memperlihatkan keluhan wisatawan soal pungutan hingga Rp45.000 di Pantai Sayang Heulang, Kabupaten Garut, menuai sorotan.

Dalam video yang beredar, seorang wisatawan mengaku dimintai biaya masuk dan parkir hingga Rp45.000 untuk satu motor.

Ia menilai jumlah itu tidak sesuai dengan tarif yang seharusnya berlaku.

Baca juga: Dedi Mulyadi Ambil Alih Perbaikan Jembatan Cijurey Majalengka yang Ambruk

Wisatawan tersebut menyebut, awalnya ia mengetahui biaya Rp15.000 untuk motor dan Rp5.000 untuk penumpang.

Namun, saat tiba di lokasi, justru diminta membayar lebih besar.

"Di sini Rp15.000 untuk motor, Rp5.000 penumpang, tapi diminta Rp45.000," ucap dalam video tersebut.

Selain soal biaya, wisatawan juga menyoroti kondisi pantai yang dinilai kotor dan banyak sampah.

Ia merasa fasilitas yang ada tidak sebanding dengan uang yang harus dibayar.

"Kalau dibikin estetik. Ini banyak sampah, kalau bersih, ini kotor," katanya.

Baca juga: Dedi Mulyadi Sampaikan Duka, Korban Tewas Kecelakaan Maut Majalengka Bertambah Jadi Tujuh Orang

Pemkab Garut Diminta Bereskan 

Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi meminta Pemerintah Kabupaten Garut segera membereskan masalah pungutan di Pantai Sayang Heulang yang kembali viral di media sosial.

Mantan Bupati Purwakarta itu menegaskan, kejadian seperti ini tidak boleh terus terulang di masa depan.

"Ini yang saya maksud tadi pagi, masuk pantai jangan terlalu banyak pungutan, akibatnya orang marah-marah sehingga keluar kata-kata yang tidak pantas," katanya dikutip dari Instagram dan telah dikonfirmasi ulang Kompas.com, Sabtu (28/3/2026).

Dedi menilai, banyaknya pungutan bisa membuat wisatawan kesal dan berdampak buruk pada pariwisata.

Ia juga mengatakan, masalah seperti ini seharusnya bisa diselesaikan di tingkat daerah tanpa harus menunggu perhatian dari pemerintah provinsi.

Menurut Dedi, sudah ada aparat setempat seperti kepala desa, camat, hingga bupati yang bertugas mengawasi dan memperbaiki kondisi di lapangan.

"Kan tidak bagus kalau harus ditangani oleh gubernur, karena sudah ada camat, kepala desa, bupati, wakil bupati, bahkan wakil bupatinya mantu saya sendiri itu. Tolong beresin ya, jangan bikin malu Jawa Barat," pungkasnya.