Pengungkapan Beras Oplosan Sudah Dapat Restu Prabowo? Ini Kata Mentan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menjelaskan soal lampu hijau dari Presiden Prabowo Subianto terkait pengungkapan kasus beras oplosan. Hal itu disampaikan Amran ketika ditanya apakah Kepala Negara memberikan restu soal itu.

"Bukan lampu hijau, perintah. Aku jalankan. Bapak Presiden luar biasa secara tegas," ujar Amran dalam program "Rosi" Kompas TV, yang disiarkan Kamis (17/7/2025).

Amran mencontohkan, saat ada kasus mafia pupuk, ia sempat melaporkannya kepada Presiden Prabowo.

Presiden saat itu meminta Amran untuk melanjutkan proses pengungkapannya.

"Kemarin mafia yang (kasus) mafia pupuk. Aku berani katakan mafia. Kenapa? Kami periksa di laboratorium, ternyata (kandungan zat pupuk) kosong," ungkapnya.

Baca juga: Fakta-fakta Beras Dioplos Mafia Pangan, Ada 212 Merek Hingga Rugikan Konsumen Rp99 Triliun

"(Lalu ada) Tersangka. Aku lapor Bapak (Presiden), "Bapak, ada gini". Bapak Presiden mengatakan lanjutkan," lanjut Amran.

Kasus mafia pupuk itu merujuk kepada empat perusahaan swasta yang memproduksi pupuk jenis NPK yang telah dinyatakan bersalah setelah hasil laboratorium menunjukkan kandungan pupuk NPK mereka di bawah standar.

Bahkan ada merk pupuk memiliki nol kandungan NPK.

Kasus ini telah diproses secara administrasi di Kementerian Pertanian (Kementan) dan secara hukum pada Februari 2025 lalu.

Baca juga: Bongkar Mafia Beras, Sudah Dua Kali Mentan Amran Ditegur

Sebelumnya, Mentan Amran Sulaiman mengungkap temuan beras oplosan yang dikemas ulang sebagai beras premium dan telah beredar luas, termasuk di sejumlah minimarket dan supermarket terkenal.

Temuan ini diperoleh dari hasil pengambilan sampel di berbagai jalur distribusi oleh tim gabungan Kementan bersama Satgas Pangan, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait lainnya.

“Iya, beredar. Supermarket beredar. Itu kami ambil sampel dari sana semua,” ujar Amran kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/7/2025) seperti dikutip dari Antara.

Hasil investigasi Kementan dan Satgas Pangan Polri mengungkapkan setidaknya ada 212 merek beras yang terbukti tidak memenuhi standar mutu, baik dari sisi berat kemasan, komposisi, hingga labelnya.

Beberapa merek tercatat menawarkan kemasan 5 kilogram (kg), padahal isinya hanya 4,5 kg.

Baca juga: Mafia Beras Oplos SPHP Jadi Premium, Negara Rugi Rp 10 Triliun

Terbaru, Amran mengungkapkan, 26 dari 212 merek beras mengakui telah mengoplos beras yang beredar di masyarakat.

Hal itu diketahui berdasarkan laporan Kepolisian dan Kejaksaan Agung RI.

"Kami sudah menyurat, 212 (merek) kami menyurat langsung ke Pak Kapolri dan Kejaksaan Agung. Tanggal 10 sudah diperiksa, ada 26 merek. Dan menurut laporan yang kami terima, bahwa mereka mengakui," kata Amran dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2025).

Baca juga: Mafia Beras Dipanggil Mabes Polri, Mentan: Pemeriksaan Maraton