JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani, menyebut skema bekerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk menghemat bahan bakar (BBM) tidak bisa diterapkan di seluruh sektor.
Wacana menerapkan WFH itu sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026). Shinta mengatakan, banyak sektor riil seperti industri manufaktur, perdagangan, logistik, hingga layanan yang terkait operasional lapangan mengharuskan pekerja hadir secara langsung.
"Jika wacana ini nantinya diterapkan, tentu tidak dapat diimplementasikan secara seragam di semua sektor," kata Shinta saat dihubungi Kompas.com, Senin (16/3/2026).
Baca juga: WFA ASN Lebaran 2026 Berlaku 5 Hari, Catat Tanggalnya
Shinta mengakui, terdapat sejumlah sektor industri yang cenderung lebih fleksibel seperti teknologi informasi sehingga bisa menerapkan WFH. Menurut Shinta, sebaiknya kebijakan untuk menerapkan skema WFH atau tidak diserahkan kepada kebijakan internal.
"Agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan karakteristik sektornya masing-masing perusahaan," ujar Shinta.
Pengusaha itu meminta pemerintah menyusun kajian yang lebih mendalam dan membuka ruang diskusi dengan pengusaha jika mau menerapkan kebijakan WFH untuk aparatur sipil negara dan pekerja swasta.
Tujuannya, agar kebijakan penghematan BBM bisa berjalan tanpa mengakibatkan gangguan pada kegiatan ekonomi. "Dunia usaha juga mencermati upaya-upaya yang akan diambil pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan energi sekaligus mengelola harga BBM agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat," tutur Shinta.
Sebelumnya, Prabowo meminta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih mengkaji skenario penerapan WFH dan pengurangan hari kerja untuk menghemat BBM.
Arahan itu Prabowo sampaikan guna merespons harga minyak dunia yang melonjak imbas perang Israel dan Amerika Serikat melawan Israel. "Kita bersyukur kita aman, tetapi kita juga harus tetap berupaya mengurangi konsumsi BBM kita," ujar Prabowo, Jumat.
Sebagaimana diketahui, peperangan Iran melawan Israel dan Amerika Serikat membuat lalu lintas Selat Hormuz terganggu.
Perairan itu menjadi jalur utama perdagangan komoditas migas negara-negara Teluk yang diketahui sebagai pemasok minyak dunia.
Akibatnya, harga minyak dunia melonjak tajam dari harga sekitar 60 dollar AS per barrel menjadi sekitar 115 dollar AS per barrel. Berdasarkan data Trading Economics, per hari ini harga minyak mentah WTI berada di angka 96,968 dollar AS per barrel.
Adapun pemerintah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengasumsikan pembelian harga minyak mentah 70 dollar AS per barrel. Artinya, kenaikan harga minyak mentah di pasar dunia berpotensi membuat APBN bengkak.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang