BP Haji Tegaskan Siap Berubah Jadi Kementerian

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf menyatakan, BP Haji siap berubah menjadi kementerian sebagaiman diusulkan oleh pemerintah dan DPR.

Gus Irfan, sapaan akrabnya, menekankan bahwa BP Haji siap mengikuti apapun keputusan yang dibuat, baik itu berubah menjadi kementerian atau tetap berstatus sebagai badan.

"Jadi kami sebagai bagian dari lembaga, tapi ya kita kalau istilah pesantren sami'na wa atho'na, diperintah sebagai kementerian kami siap, dijadikan tetep badan pun siap," ujar Gus Irfan saat ditemui di kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Sabtu (23/8/2025).

Baca juga: Pemerintah-Komisi VIII Sepakat Sebut Kepala BP Haji Jadi Menteri

Gus Irfan menilai bahwa akan lebih baik jika BP Haji berbentuk kementerian untuk memudahkan koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi.

"Tentu memang lebih baik berbentuk kementerian karena akan lebih leluasa kita melangkah," ujar dia.

Gus Irfan pun mengaku sudah mendapatkan informasi perkembangan kesepakatan pengubahan nama ini meski belum secara resmi disahkan. 

Baca juga: DPR RI Setujui BP Haji Jadi Kementerian, Apa Dampaknya?

Ia mengatakan, BP Haji akan resmi menjadi kementerian setelah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang akan digelar pada Selasa (26/8/2025).

"Kita tunggu sampai Selasa, Selasa nanti ada paripurna DPR, di situ akan muncul kejelasan. Ada kesepakatan, tetapi belum disahkan. Pengesahannya di rapat paripurna," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengakui bahwa ada rencana mengubah Badan Penyelenggara (BP) Haji agar menjadi kementerian.

Prasetyo mengatakan, BP Haji perlu "naik kelas" menjadi kementerian untuk memudahkan koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi.

Baca juga: Kementerian Era Prabowo Berpotensi Nambah Satu karena BP Haji, Wamensesneg: Tak Masalah

"Nampaknya dibutuhkan untuk setingkat menteri. Karena koordinasi dengan pihak Arab Saudi ini kan untuk kebutuhan kita semua ya, terutama umrah kita yang kalau dihitung setiap tahun tuh hampir mencapai 2 juta warga negara kita yang melakukan perjalanan umrah," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Prasetyo pun menekankan bahwa pembentukan Kementerian Haji murni karena kebutuhan pemerintah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan ibadah haji selama ini.

"Ini kan bukan masalah (kabinet) makin besar, tetapi masalah kebutuhan. Setelah satu tahun kemarin dibentuk badan, dan setelah pelaksanaan haji, di situ kan ada evaluasi-evaluasi catatan-catatan yang ternyata memang ada sebuah kebutuhan untuk kita meningkatkan kelembagaan dari badan," ujar dia menjelaskan.