JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-P Aria Bima berharap para menteri yang baru bergabung ke kabinet Presiden RI Prabowo Subianto benar-benar memiliki integritas.
Harapan itu disampaikan menyusul perombakan kabinet yang ditandai dengan pelantikan empat menteri dan satu wakil menteri di Istana, Jakarta, Senin (8/9/2025) sore.
“Kita hormati kalau Pak Presiden melakukan reshuffle, itu domain dari Pak Presiden. Yang jelas integritas lebih penting. Integritas lebih penting, yang bisa menopang kehendak subjektif Presiden,” kata Aria Bima, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin.
Menurut dia, reshuffle kabinet memang menjadi hak prerogatif presiden.
Baca juga: Prabowo Reshuffle Kabinet, Lima Menteri Diganti
Namun, dia mengingatkan bahwa integritas harus menjadi satu pertimbangan utama di tengah kompleksitas persoalan bangsa.
Dia menilai, kapasitas dan kapabilitas memanglah penting.
Akan tetapi, beban persoalan nasional maupun tantangan global membutuhkan menteri yang berpegang teguh pada integritas.
“Kalau soal pintarnya relatif cukup, karena beban persoalan bangsa ini dalam tantangan dan ancaman global dengan situasi nasional yang tidak begitu bagus, maka kemampuan kolektif kabinet ini harus benar-benar dicari orang yang eksekutif,” ujar dia.
Dalam kesempatan itu, Aria juga menilai wajar bila partai politik mendapat porsi dalam konfigurasi kabinet.
Baca juga: Ini Alasan Prabowo Reshuffle 5 Menteri
Meski demikian, dia menegaskan bahwa mereka yang dipilih harus tetap berkompetensi, berkapasitas, dan memiliki orientasi pada kepentingan bangsa.
“Ambil orang-orang partai yang memang punya kompetensi, kapabilitas, kapasitas, dan integritas. Lebih soft skill, lebih punya narasi untuk kepentingan bangsa dan negara daripada sekadar kepentingan kelompok dan dirinya,” tutur Aria.
Politikus PDI-P itu pun mengingatkan bahwa menteri adalah pembantu presiden, bukan kepanjangan tangan partai di pemerintahan.
“Yang butuh menteri itu presiden, bukan partai politik. Jangan ditawar-tawarkan,” kata dia.
Dalam reshuffle kali ini, Prabowo melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani.
Purbaya sebelumnya menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).