KLB Deli Serdang Disebut Ilegal dan Abal-abal, 6 DPD Demokrat Ini Siap Bela AHY

KOMPAS.com - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021), menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Pria yang menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan ini menumbangkan calon ketua umum lainnya, Marzukie Alie.

Dalam voting berdiri, Moeldoko menang mutlak atas rivalnya.

Usai ditetapkan, Moeldoko yang dihubungi lewat sambungan telepon menyatakan menerima keputusan kongres.

"Dengan demikian saya menghargai dan menghormati keputusan saudara. Oke, kita terima menjadi ketua umum," ujarnya.

Penetapan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat mendapat perlawanan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

Mereka menyatakan tetap mendukung Agus Harimurti Yudoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Mereka juga menyebut KLB di Deli Serdang ilegal.

Berikut rangkuman Kompas.com.

Baca juga: Drama KLB Demokrat, Diawali Tari Perang hingga Dering Telepon Moeldoko

DPD Demokrat Sumbar satu komando bersama AHY

ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dinilai ilegal di Jakarta, Jumat (5/3/2021). AHY mengecam KLB yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara itu karena inkonstitusional serta meminta Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) untuk tidak mengesahkan hasil KLB yang telah memutuskan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Barat (Sumbar) menegaskan kesetiaannya terhadap AHY.

“DPD Sumbar dikomandoi oleh Ketua Pak Mulyadi, kami tetap satu komando bersama Pak AHY,” ujar Kepala Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Demokrat Sumbar HM Nurnas, Jumat.

Bentuk kesetiaan itu diwujudkan dalam surat pernyataan yang dibuat oleh seluruh jajaran, mulai tingkat Dewan Pimpinan Cabang di 19 kabupaten dan kota.

Selain itu, DPD Sumbar menyatakan tidak terlibat dalam KLB di Deli Serdang.

KLB itu pun disebut ilegal karena tidak sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Demokrat.

Terkait penetapan Moeldoko, Nurnas menyampaikan DPD Demokrat Sumbar tidak mengakuinya sebagai ketua umum.

Mereka tetap mendukung AHY karena dipilih secara aklamasi dalam Kongres V Demokrat yang dihadiri seluruh DPD dan DPC se-Indonesia selaku pemegang hak suara.

"Seluruh ketua DPC pemegang hak suara, DPD pemegang hak suara, tidak ikut serta. Kemudian, kami sudah beberapa hari menyampaikan sikap ke DPP dan fraksi sudah melakukan itu, kita tetap di barisan satu komando,” tutur Nurnas saat dihubungi Kompas.com.

Baca juga: Demokrat Sumbar Setia ke AHY, Sebut KLB Ilegal dan Tak Akui Moeldoko