Polemik Lahan di Balik Pembangunan Makogabwilhan II Mabes TNI di Kutai Kartanegara

SAMARINDA, KOMPAS.com – Pembebasan lahan untuk pembangunan Markas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Makogamwilhan) II Mabes TNI dan Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Kodam VI Mulawarman di Ambarawang Darat, Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, belum menemui titik terang.

Sebagian warga di Desa Margomulyo, Kecamatan Samboja, yang terdampak pembangunan, belum melepas lahannya karena nilai ganti rugi Rp 15.000 per meter yang ditawarkan TNI dianggap tak sesuai.

“Total ada 18 KK (kepala keluarga)  yang masih mempertahankan lahannya. Sementara puluhan KK lain sudah melepas,” ungkap Alkadafi (47) salah satu warga terdampak kepada Kompas.com, Minggu (14/3/2021).

Baca juga: TNI Jaga Akses Masuk, Warga Samarinda Dilarang ke Kutai Kartanegara

Pembangunan Puslatpur dan Makogamwilhan II Mabes TNI ini membutuhkan lahan sekitar 50 hektar.

Letaknya tak jauh dari lokasi ibu kota negara baru di Penajam Paser Utara (PPU).

Kawasan ini merupakan perbatasan antara Kutai Kertanegara dan PPU sebelah utara.

Karena itu, pembangunan kawasan pertahanan ini disebut sebagai penopang ibu kota negara baru.

Warga yang menolak melepas lahan dengan harga Rp 15.000 menawarkan opsi tukar guling.

“Kalau bisa diganti lahan dan bangunan kami sesuai dengan yang sekarang,” tutur Alkadafi.

Luas lahan yang dikuasai Alkadafi dua hektar dengan bukti surat segel dari kelurahan.

Di atas lahan itu, ada tiga bangunan yang ditempati empat kepala keluarga (KK), anggota keluarga Alkadafi.

Alkadafi berharap, TNI mengganti sesuai ukuran lahan dan bangunan.

Baca juga: Ibu Kota Pindah, Mabes TNI Akan Pindah ke Wilayah Kutai Kartanegara

Selain bangunan, Alkadafi juga punya kebun sebagai sumber penghasilan, dengan seluruh isinya seperti sukun, buah-buahan dan lain-lain.

“Kami ingin tetap dihitung (ganti rugi) tanam tumbuh, seperti sukun, buah dan lain-lain,” katanya.

Warga lain, Winda Kurniawati yang mewakili kedua orangtuanya, juga meminta hal sama.