GRESIK, KOMPAS.com - Terlepas dari situasi Timur Tengah yang memanas buntut konflik antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel, persiapan menyambut pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 tetap dilakukan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Kepala Kantor Kementrian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Gresik, Lulus, mengatakan bahwa ada sebanyak 2.679 calon jemaah haji (CJH) asal Kabupaten Gresik yang terdaftar dan dijadwalkan bakal berangkat ke Tanah Suci pada tahun ini.
"Untuk visa, per tanggal 16 Maret (2026) kemarin itu sudah rampung 98 persen. Tanggal 20 itu terakhir harus beres semua," ujar Lulus, saat ditemui, Selasa (17/3/2026).
Lulus menjelaskan, sebanyak 2.679 CJH asal Gresik bakal didampingi 18 pembimbing atau Petugas Haji Daerah (PHD). Dengan CJH termuda tercatat atas nama Sekar Safaata Sahra Bin Timbul Gunarso yang berusia 16 tahun, dan tertua atas nama Tuminah Binti Tasmi yang berusia 95 tahun.
"Sebanyak 2.679 jamaah (CJH) tersebut akan terbagi dalam delapan kloter (kelompok terbang), dari kloter 42 hingga 49. Menurut jadwal, kloter 42 itu sudah mulai masuk asrama haji tanggal 2 Mei," kata Lulus.
Baca juga: Haji Her Bedah Rumah Warga dari Hasil SPPG: MBG Jangan Disalahgunakan demi Keuntungan Pribadi
Lebih lanjut, Lulus mengatakan, situasi yang saat ini sedang terjadi di Timur Tengah buntut konflik antara Iran dengan AS dan Israel, pihaknya juga terus menguatkan mental CJH melalui kelompok bimbingan haji dan umrah (KBU).
"Kami lewat KBU yang ada juga terus membimbing dan menguatkan mental para jemaah, jika ibadah haji adalah panggilan Allah SWT. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi tetap tenang dan sabar," ungkapnya.
Dikarenakan pemerintah pusat sampai saat ini juga masih belum mengumumkan mengenai adanya penundaan pemberangkatan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026, maka Kantor Kemenhaj Gresik masih tetap berpegangan sesuai jadwal yang telah ada, sembari terus memantau dan menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah pusat.
"Sejauh ini, belum ada pemberitahuan mengenai penundaan pemberangkatan haji, masih tetap sesuai jadwal. Meski kami juga sudah mengetahui hasil rapat Komisi VIII DPR RI jika skenario memburuk," kata Lulus.
Baca juga: Haji 2026 dan Bayang Konflik Iran-Israel: Belajar dari Sejarah Pembatalan Jemaah
Rekomendasi yang diketahui oleh Kantor Kemenhaj Gresik dari rapat tersebut adalah CJH tetap berangkat menuju Tanah Suci dengan pengalihan rute penerbangan yang dinilai aman. Atau Indonesia membatalkan keberangkatan dengan alasan faktor keamanan CJH, meskipun pemerintah Arab Saudi masih membuka atau memperkenankan pelaksanaan ibadah haji.
"Kami masih menunggu petunjuk pemerintah pusat lebih lanjut mengenai hal itu," ujar Lulus.
Sebelumnya, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang sempat meminta Kemenhaj memitigasi risiko terburuk dari penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 yang terdampak konflik Timur Tengah.
Dengan salah satu risiko terburuknya adalah kemungkinan tidak diberangkatkannya calon jemaah haji ke Arab Saudi pada tahun 2026.
Hal tersebut diungkapkan Marwan pada saat rapat kerja dengan Menhaj Mochammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, di Kompleks Parlemen, Jakarta pada 11 Maret 2026.
Baca juga: Ketua Satgas MBG Gresik Wanti-wanti Usai 9 SPPG Kena Suspend Imbas Berikan Kelapa Utuh
Dalam rapat itu, Marwan juga meminta pemerintah memastikan dana CJH yang gagal berangkat tetap aman jika skenario terburuk tersebut terjadi.
Selain itu, Kemenhaj juga diminta memikirkan mitigasi jika CJH tetap berangkat ke Arab Saudi.
Sebab, menurut Marwan, perlindungan jemaah haji perlu diperhatikan jika eskalasi di Timur Tengah meningkat. Meskipun, sampai saat ini belum ada pengumuman dari otoritas Arab Saudi terkait pembatalan pemberangkatan haji seperti yang pernah dilakukan pada masa pandemi Covid-19.
Dalam rapat tersebut, Gus Irfan mengatakan bahwa Kementrian Haji Arab Saudi telah memastikan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 atau 1447 Hijriyah berjalan dengan baik.
Meski terdapat konflik di Timur Tengah, Gus Irfan juga mengungkapkan bahwa persiapan penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun ini sudah mencapai 95 persen.
Baca juga: Arab Saudi Larang Penyelenggaraan Akomodasi Jemaah Haji Tanpa Izin di Makkah dan Madinah
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang