Pertamina Jatimbalinus Ajak Masyarakat Budayakan Hemat Elpiji

SURABAYA, KOMPAS.com - Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara (Jatimbalinus) dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengajak masyarakat berhemat penggunaan elpiji di tengah konflik geopolitik Timur Tengah yang berdampat pada sektor energi global.

Hal itu disampaikan Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Iwan Yudha Wibawa saat bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Grahadi Surabaya pada Selasa (31/3/2026).

Pertemuan tersebut membahas tentang isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan rencana penghematan energi imbas naiknya harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah.

Baca juga: Harga BBM Normal, Pertamina Minta Warga Sumbar Tak Terpancing Isu

Iwan mengatakan, Pertamina Jatimbalinus telah mendapat arahan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mendorong masyarakat agar hemat mengonsumsi elpiji.

“Berhemat dalam artian menggunakan terutama konsumsi elpiji yang wajar,” kata Iwan.

Iwan menyebut, berdasarkan ketentuan sebelumnya, konsumsi wajar elpiji per bulan setiap KK maksimal 15 tabung.

“Namun dalam masa ke depan, ketentuan dari Dirjen Migas bahwa yang wajar dikonsumsi itu adalah maksimal 10 tabung per KK,” terangnya.

Baca juga: Pertamina Jatimbalinus: Belum Ada Instruksi Kenaikan Harga BBM

Ia bahkan menuturkan bahwa berdasarkan hasil survei melalui Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri Institut Teknologi Bandung, batas wajar penggunaan elpiji per KK 4 sampai 5 tabung dalam satu bulan.

Oleh sebab itu, Pertamina Jatimbalinus berkoordinasi dengan Pemprov Jatim untuk mendorong masyarakat membudayakan hemat konsumsi elpiji sesuai batas wajar.

“Bahkan, sebenarnya yang disiapkan pemerintah untuk penggunaan setiap kepala keluarga itu masih lebih dari konsumsi normal, yaitu di level 10 tabung per KK,” terangnya.

Kendati demikian, rencana tersebut ditujukan untuk penggunaan elpiji rumah tangga. Sementara bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) atau pedagang kaki lima tidak ada pembatasan.

“Untuk UMKM, sementara tidak ada pembatasan namun di sistem, di pangkalan seperti masih reguler biasa sesuai kebutuhan yang dibutuhkan,” pungkasnya.