Izin Dibekukan di RI, TikTok Buka Suara

KOMPAS.com - Juru Bicara TikTok memberikan pernyataan resmi setelah Kementerian Komdigi membekukan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) milik TikTok Pte. Ltd di Indonesia.

Menurut juru bicara TikTok, perusahaan menghormati hukum dan regulasi di mana TikTok beroperasi.

TikTok juga mengatakan bahwa saat ini mereka tengah berkoordinasi dengan pihak Kementerian Komdigi.

"Kami bekerja sama dengan Komdigi untuk menyelesaikan isu ini secara konstruktif, sekaligus terus berkomitmen untuk melindungi privasi pengguna serta memastikan platform kami aman dan bertanggung jawab bagi komunitas TikTok di Indonesia," kata Juru Bicara TikTok kepada KompasTekno, Jumat (3/10/2025).

Baca juga: Komdigi: TikTok Tetap Bisa Diakses Meski Izin di RI Dibekukan

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Komdigi membekukan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) milik TikTok Pte. Ltd karena tidak dapat memberikan data yang diminta Kementerian Komdigi.

Meski demikian, pengguna TikTok di Indonesia dipastikan tetap bisa mengakses layanan seperti biasa.

"Selama pembekuan (TDPSE), layanan TikTok masih dapat digunakan masyarakat, meski secara hukum statusnya non-aktif sebagai PSE terdaftar," ujar Alexander dalam keterangan yang diterima KompasTekno, Sabtu (4/10/2025).

Alexander juga mengatakan bahwa TikTok telah melakukan komunikasi dan koordinasi untuk memberikan solusi konstruktif atas pemenuhan kewajiban.

"Jika kewajiban ini dipenuhi, status pembekuan dapat segera dipulihkan," ujarnya.

Tak serahkan data

Alexander menjelaskan, pihaknya menemukan dugaan monetisasi aktivitas siaran langsung (live streaming) dari akun yang terindikasi terlibat perjudian online saat terjadi unjuk rasa 25-30 Agustus lalu.

Baca juga: KPPU Denda TikTok Rp 15 Miliar Karena Telat Lapor Akuisisi Tokopedia

Data yang diminta Komdigi mencakup informasi traffic, aktivitas siaran langsung, serta data monetisasi, termasuk jumlah dan nilai pemberian gift.

Komdigi sendiri telah memanggil TikTok pada 16 September 2025 untuk memberikan klarifikasi langsung. TikTok diberi waktu hingga 23 September 2025 guna menyampaikan data secara lengkap.

Namun, melalui surat resmi bernomor ID/PP/04/IX/2025 tertanggal 23 September 2025, TikTok menyatakan tidak dapat memberikan data yang diminta dengan alasan kebijakan dan prosedur internal perusahaan.

Menurut Alexander, sikap tersebut melanggar Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, sehingga izin TDPSE TikTok pun dibekukan.