Ringkasan berita
KOMPAS.com - Setelah melepas jabatannya sebagai Perdana Menteri Inggris tahun lalu, Rishi Sunak kini menjadi "karyawan" perusahaan teknologi besar, yakni Microsoft dan startup kecerdasan buatan (AI) Anthropic.
Akan tetapi, ia bukan lah karyawan biasa. Kedua perusahaan tersebut sama-sama mendapuk Sunak sebagai penasihat (advisor).
Di Microsoft, Sunak akan lebih fokus untuk memberi masukan soal tren atau keramaian di bidang geopolitik, serta menyumbang pendapat soal strategi global perusahaan.
Sementara di Anthropic, tugas dia adalah memberikan pandangan terkait kebijakan dan tata kelola AI yang diterapkan perusahaan.
Baca juga: Microsoft Rilis Paket Langganan 365 Premium, Dapat Copilot AI dan OneDrive 6 TB
Nah, karena latar belakang kariernya yang berasal dari politisi dan mantan PM, ada kekhawatiran bahwa kehadirannya bisa menciptakan konflik kepentingan di Inggris, yang tentunya berpotensi menguntungkan kedua perusahaan tadi.
Oleh karena itu, lembaga independen yang mengawasi aktivitas mantan pejabat pemerintah di Inggris, yaitu Advisory Committee on Business Appointments (Acoba) melarang Sunak untuk melakukan berbagai hal.
Salah satunya adalah melarang dia untuk melobi menteri atau pejabat pemerintah atas nama Microsoft atau Anthropic.
Sunak juga diwajibkan untuk tidak memberikan nasihat terkait tender alias proyek pemerintah Inggris, atau melobi pejabat publik selama dua tahun sejak hari terakhirnya di kabinet.
Hari terakhir Sunak di kabinet adalah Juli 2024, sehingga ia tidak boleh memberikan nasihat terkait hal di atas hingga sekitar Juli 2026.
Acoba menilai, baik Microsoft maupun Anthropic saat ini memiliki kepentingan signifikan terhadap kebijakan pemerintah Inggris.
Kepentingan Microsoft berkisar di soal investasi dan pengaruh mereka di ekosistem AI dan cloud di Inggris.
Sedangkan kepentingan Anthropic disebut lebih ke arah perluasan operasi dan pengaruh dalam arah kebijakan AI yang sedang dibentuk di Inggris.
Baca juga: Microsoft Umumkan Paket Xbox Game Pass Baru, Ini Harganya
Dengan kepentingan yang sedang diincar kedua perusahaan tersebut, penunjukan Sunak boleh jadi dapat menimbulkan persepsi adanya “akses dan pengaruh yang tidak adil” dari mantan pejabat pemerintah.
Meski demikian, dalam praktiknya, Acoba menilai Sunak mungkin tak akan begitu berpengaruh bagi pemerintah Inggris.