Menteri ATR/BPN Bertemu Ketum PP Muhammadiyah, Bahas Apa?

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengunjungi Kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Yogyakarta pada Rabu (18/12).

Kunjungan ini bertujuan untuk membahas berbagai persoalan terkait pengelolaan tanah dan aset milik Persyarikatan Muhammadiyah serta meningkatkan koordinasi antara organisasi masyarakat (ormas) keagamaan dan pemerintah dalam isu agraria.

Baca juga: Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Ini Kata Ketum PP Muhammadiyah

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyampaikan harapannya agar pemerintah lebih memperhatikan pengelolaan tanah yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Kami mengucapkan selamat atas amanah yang diberikan sebagai Menteri ATR/BPN. Ini tugas yang tidak ringan karena berkaitan dengan urusan agraria, urusan tanah ini menyangkut hajat hidup orang banyak," ujar Haedar Nashir.

Haedar juga menjelaskan bahwa Muhammadiyah memiliki banyak aset tanah yang tersebar di seluruh Indonesia, dari Papua hingga Sabang, bahkan hingga luar negeri seperti Melbourne dan Malaysia.

Menanggapi hal tersebut, Nusron Wahid menyampaikan apresiasi terhadap keterbukaan Muhammadiyah dan menegaskan bahwa kunjungannya merupakan bagian dari upaya untuk berdialog dengan pemangku kepentingan bangsa.

"Terima kasih atas waktunya. Sudah lama kami ingin ke Kantor PP Muhammadiyah, baik di Menteng maupun di Jogja. Kami membutuhkan sharing dengan stakeholder bangsa Indonesia, salah satunya Muhammadiyah," ujarnya.

Nusron juga meminta dukungan dan doa dari Muhammadiyah dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri ATR/BPN.

"Saya ingin doa restunya, meskipun ini bukan tahniah nikmat tapi justru tahniah beban," ucapnya.

Baca juga: Menteri ATR/BPN Nusron Bakal Temui Sultan HB X Bahas Polemik Tanah Keraton dan PT KAI

Ia menambahkan bahwa tugas di Kementerian ATR/BPN sangat relevan dengan kondisi keumatan dan kebangsaan.

"Kami ke sini ingin mencari partner untuk mencari solusi tentang pertahanan nasional agar lebih berkeadilan tetapi tidak memutus rantai ekonomi," tutup Nusron.

Kunjungan ini menunjukkan komitmen antara Kementerian ATR/BPN dan Muhammadiyah untuk membangun sinergi dalam mendukung kepentingan bangsa, khususnya dalam pengelolaan tanah dan aset yang lebih berkeadilan.