Dekat ALKI II dan Choke Point, IKN Harus Punya 13 Sarana Hankam

NUSANTARA, KOMPAS.com - Perkembangan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Batch I telah mencapai angka 94,4 persen.

Sejumlah bangunan gedung pun telah siap diresmikan dalam waktu dekat. Di antaranya Istana Garuda, Gedung Kantor Sekretariat Presiden (Setpres), dan Training Center atau Pusat Leatihan PSSI.

Namun, di antara infrastruktur tersebut belum tersedia sarana infrastruktur pertahanan dan keamanan (hankam).

Baca juga: Rumah Menteri di IKN Bakal Ditambah, Total Jadi 48 Unit

Inilah yang menjadi salah satu temuan Ombudsman RI terkait persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN Tahap I periode tahun 2020-2024.

Ada 13 sarana infrastruktur hankam yang harus dibangun dan tersedia di IKN, karena posisinya yang berdekatan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ll dan titik rawan (choke point) Selat Makassar.

Anggota Ombudsman RI Hery Susanto menyampaikan, sebagai salah satu jalur perdagangan dan pelayaran strategis, jalur tersebut turut disertai dengan berbagai risiko yang perlu menjadi perhatian terkait kerawanan pertahanan nusantara.

Selain itu, kerawanan dinilai turut terpantau pada posisi IKN yang memiliki perbatasan darat dengan Malaysia.

Baca juga: ASN Pindah ke IKN, Garuda Buka Rute Langsung Balikpapan-Medan

"Berkaitan dengan aspek infrastruktur pertahanan dan keamanan, hingga saat ini belum dapat memenuhi target yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk lbu Kota Nusantara Tahap 1 (2022-2024)," ujar Hery dalam Rapat Kerja Nasional II Tahun 2024 Ombudsman RI, Senin (18/11/2024).

Adapun infrastruktur hankam yang dimaksud sebagai berikut:

• Gedung Kementerian Pertahanan
• Gedung Subden Panglima TNI
• Gedung Subden Kepala Staf TNI AD, AL, dan AU
• Gedung Kantor Pusat Polri
• Gedung Paspampres
• Gedung Kantor Koramil IKN
• Gedung Mabes TNI
• Skadud 17, 45, dan Kompi Paskhas, Wing, Paskhas di Sepinggan
• Gedung Pusat Pelayanan Kepolisian Terpadu KIPP
• Peralatan Teknologi Kantor Satelit BIN
• Kantor Satelit BIN
• Network Operating Center (NOC)
• Security Operating Center (SOC)

Untuk itu, Ombudsman RI meminta Otorita IKN (OlKN) berkoordinasi Kementerian Pertahanan (Kemenhan) serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) guna membangun sistem infrastruktur pertahanan dan keamanan secara mandiri (dengan menggunakan sumber daya dan kemampuan dalam negeri), serta dukungan anggaran yang memadai.