Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri LH: Tanggul Beton di Cilincing Kantongi Persetujuan Lingkungan

Kompas.com - 16/09/2025, 18:10 WIB
Zintan Prihatini,
Yunanto Wiji Utomo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan bahwa tanggul beton yang berada di kawasan perairan Cilincing, Jakarta Utara, telah mengantongi izin persetujuan lingkungan.

Dia menjelaskan, tanggul beton itu merupakan proyek pembangunan dermaga kawasan PT Kawasan Berikat Nasional (KBN). Namun, di dalam persetujuan lingkungannya, proyek ini terdaftar pada dokumen PT Karya Citra Nusantara (KCN)

"Persetujuan lingkungannya telah diterbitkan secara bertahap mulai tahun 2023 dan terakhir 2024. Kebetulan Desember, karena saya menterinya, saya tanda tangan jadi (dokumen) sudah detail sekali," kata Hanif saat ditemui di Jakarta Pusat, Selasa (16/9/2025).

Menurut dia, pemasangan tanggul beton bertujuan mencegah terjadinya sedimentasi karena pembangunan dermaga. Apabila tidak dipagari, maka permukaan tanah akan berantakan dan memicu pencemaran lingkungan yang serius.

Baca juga: KKP Jelaskan Tanggul Beton di Cilincing Kantongi Izin, Siapa Pemiliknya?

"Semua tahapan persetujuan lingkungan, sekali lagi supaya enggak menimbulkan gaduh, telah dilalui. Telah dilakukan semua konsultasi publik, kemudian pembahasan semua aspek sudah dilakukan," ucap Hanif.

Konsultasi publik terakhir, dilakukan pada November 2025 di lokasi pembangunan. Hanif turut memastikan, berita acara hingga pihak yang hadir dinyatakan lengkap sehingga KLH bisa memberikan persetujuan kepada perusahaan. Selain itu, kajian lingkungan telah digelar beberapa kali.

"Jadi pertama dokumen itu 2017, kemudian ada perbaikan ada suatu kegiatan yang tertinggal. Kemudian dilakukan dengan dokumen evaluasi lingkungan hidup di 2023, terakhir mengomplitkannya di dokumen persetujuan lingkungan di 2024 Desember," jelas dia.

Tanggul beton pun didesain sedemikian rupa, agar tak menutup akses nelayan. Hanif menyebut, tanggul juga tidak berdekatan dengan pulau atau permukiman warga.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho Saksono, membeberkan alasan pembangunan tanggul beton di perairan Cilincing. Penjelasan itu disampaikan Pung usai bertanya langsung kepada PT Karya Citra Nusantara (KCN) yang saat ini mengelola kawasan di sekitar tanggul beton.

Baca juga: Otorita Pengelola Pantura Jawa Fokus Bangun Tanggul Laut untuk Jaga Ekosistem Pesisir

"Untuk pelayanan publik kami tanyakan juga kenapa itu sampai di pagar beton? Mereka (bilang) nanti untuk breakwater, Pak. Yang breakwater tersebut untuk kolam labuh-nya. Kami (juga) sampaikan bahwa nelayan rugi," ujar Pung dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Breakwater adalah  bangunan pelindung pantai, atau dikenal sebagai pemecah gelombang, yang dibangun untuk memecah energi gelombang laut agar tidak merusak garis pantai, infrastruktur pesisir, atau daerah perairan pelabuhan.

Struktur ini bekerja dengan menyerap dan meredam energi gelombang, sehingga mengurangi dampaknya terhadap area di belakangnya. Pung menyampaikan, KKP bersama PT KCN sudah melakukan kegiatan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan. Setiap tahunnya PT KCN membayar pajak sebesar Rp 26 miliar kepada Pemerintah Provinsi Jakarta terkait pengelolaan kawasan pesisir Cilincing.

Nelayan Buka Suara

Diberitakan sebelumnya, keberadaan tanggul beton setinggi 3 meter yang ada di perairan Cilincing menjadi sorotan lantaran dikeluhkan banyak nelayan yang mengurangi hasil tangkapan ikan mereka. Salah seorang nelayan mengaku hasil tangkapan ikan menurun diduga imbas aktivitas bongkar muat batu bara curah di pagar beton yang beroperasi tiga bulan belakangan.

"Dampaknya, penghasilan berkurang. Tadinya penghasilan cukup, jadinya tidak cukup," ucap Boy (30), bukan nama sebenarnya, nelayan di Cilincing pada 22 Agustus 2025 lalu.

Akibat aktivitas bongkar muat batu bara itu, air laut di sekitar pesisir perairan Cilincing disebut tercemar limbah. Terlebih, sebagian area pagar beton juga dijadikan tempat penampungan pasir yang memicu air laut di sekitar tempat penampungan batu bara menjadi berminyak.

Baca juga: Akademisi UI: Giant Sea Wall Bakal Ubah Ekosistem Pesisir Pantura

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Perubahan Iklim Bisa Ganggu Kualitas Tidur, Kok Bisa?
Perubahan Iklim Bisa Ganggu Kualitas Tidur, Kok Bisa?
Pemerintah
Koalisi Manajer Aset Net Zero Kembali, Tapi Tanpa Komitmen Iklim 2050
Koalisi Manajer Aset Net Zero Kembali, Tapi Tanpa Komitmen Iklim 2050
Pemerintah
7.500 Peserta Ikuti PLN Electric Run 2025, Ajang Lari Nol Emisi Pertama di Indonesia
7.500 Peserta Ikuti PLN Electric Run 2025, Ajang Lari Nol Emisi Pertama di Indonesia
BUMN
Jangkar Kapal Merusak Terumbu Karang di TN Komodo, Potret Gagalnya Tata Kelola Pariwisata
Jangkar Kapal Merusak Terumbu Karang di TN Komodo, Potret Gagalnya Tata Kelola Pariwisata
LSM/Figur
Studi Ungkap Emisi Penerbangan Nyata Bisa Tiga Kali Lipat Lebih Tinggi dari Kalkulator Karbon
Studi Ungkap Emisi Penerbangan Nyata Bisa Tiga Kali Lipat Lebih Tinggi dari Kalkulator Karbon
Pemerintah
Sektor Pertanian Harus Tumbuh 4,7 Persen Per Tahun Jika Pertumbuhan PDB RI Ingin Capai 8 Persen
Sektor Pertanian Harus Tumbuh 4,7 Persen Per Tahun Jika Pertumbuhan PDB RI Ingin Capai 8 Persen
LSM/Figur
Kemenaker: 104 Kecelakaan Kerja Terjadi di 'Smelter' Nikel, SOP hingga K3 Masih Diabaikan
Kemenaker: 104 Kecelakaan Kerja Terjadi di "Smelter" Nikel, SOP hingga K3 Masih Diabaikan
Pemerintah
Emisi Tak Terlihat dari Colokan Listrik
Emisi Tak Terlihat dari Colokan Listrik
Pemerintah
Pertamina dan KLHK Tanam Ratusan Pohon Produktif di Hulu DAS di Bogor
Pertamina dan KLHK Tanam Ratusan Pohon Produktif di Hulu DAS di Bogor
BUMN
Tropenbos Indonesia: Restorasi Gambut Swakelola di Tingkat Tapak Butuh Pendampingan
Tropenbos Indonesia: Restorasi Gambut Swakelola di Tingkat Tapak Butuh Pendampingan
LSM/Figur
KLH Targetkan Dekontaminasi Cikande Selesai Akhir November
KLH Targetkan Dekontaminasi Cikande Selesai Akhir November
Pemerintah
Puncak Musim Hujan, BMKG Gelar Operasi Modifikasi Cuaca untuk Cegah Banjir
Puncak Musim Hujan, BMKG Gelar Operasi Modifikasi Cuaca untuk Cegah Banjir
Pemerintah
Menteri LH: Cengkih Terpapar Radioaktif Asal Lampung Tertangani
Menteri LH: Cengkih Terpapar Radioaktif Asal Lampung Tertangani
Pemerintah
Menyelamatkan Lahan Kritis Indonesia dari Desa: Pelajaran Ekologi dari Perlang
Menyelamatkan Lahan Kritis Indonesia dari Desa: Pelajaran Ekologi dari Perlang
Pemerintah
PLTN Pulau Gelasa dan Ujian Tata Kelola Risiko
PLTN Pulau Gelasa dan Ujian Tata Kelola Risiko
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau