Mahasiswa: Kami Kasih Contoh Demonstrasi Tak Menyerang Fasilitas Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Perlawanan Rakyat Bekasi (DPR-B) menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Margahayu, Kota Bekasi, Senin (1/9/2025).

Koordinator lapangan, Hafiz (24) mengatakan pihaknya ingin memberikan contoh unjuk rasa bisa berjalan dengan damai tanpa merusak fasilitas negara.

"Ini contoh untuk teman-teman semua ya bahwa gerakan itu harus benar-benar ilmiah, demokratis, tidak ada yang menyerang fasilitas negara," kata Hafiz saat ditemui di lokasi, Senin (1/9/2025).

Baca juga: Ada 9 Demo 1 September Digelar Serentak di Jakarta Hari Ini

Menurut dia, demonstrasi dengan kerusuhan harus dipisahkan karena berbeda. Demonstrasi menyampaikan aspirasi dengan damai, dan kerusuhan merusak fasilitas tanpa ada tuntutan aspirasi.

"Karena jangan sampai gerakan-gerakan seperti itu yang (berkembang) harus dipisahkan. Kita lihat demonstrasi dan perusuhan itu sangat beda secara teori," jelasnya.

Dia meminta demonstrasi tidak selalu dikaitkan dengan kerusuhan dan perusakan fasilitas umum.

"Bahwa gerakan demonstrasi itu bukan gerakan yang rusuh, nah ini mungkin ada satu kepentingan politik saja menurutku," tuturnya.

Adapun tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa, salah satunya pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Baca juga: BEM SI Pastikan Tidak Gelar Demo di Jakarta Hari Ini

Hafiz mengatakan alasan menuntut Sigit dicopot jadi Kapolri lantaran banyaknya kasus kriminalisasi terhadap demonstran serta kesewenangan aparat terhadap sipil yang berujung kematian karena kekerasan. 

"Kita lihat situasi nasional sekarang, hari ini ada berapa banyak masyarakat yang demonstrasi dan dikriminalisasi, itu adalah salah satu kunci bahwasanya hari ini Kapolri dan seluruh simpul-simpul kepolisian di Republik Indonesia sudah terkooptasi dan lebih mementingkan elite," ucapnya.

Selain itu, permintaan agar RUU Perampasan Aset untuk segera disahkan turut masuk dalam tuntutan. Menurut Hafiz, RUU Perampasan Aset penting karena melihat kondisi korupsi di Indonesia.

Salah satu yang disorot Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. 

"Wamen tenaga kerja itu adalah salah satu kunci hari ini, bahwasanya korupsi di negara kita sudah jelas, pungli sudah jelas dan aset mereka harus dibalikkan ke rakyat," tuturnya.

Baca juga: Demo di DPR, Mahasiswa: Kami Janji Tak Anarkistis

Adapun tuntutan lainnya yakni evaluasi kinerja Kabinet Merah Putih, setop penggusuran tanah untuk rakyat dan berikan solusi, wujudkan pendidikan dan kesehatan gratis, serta kesejahteraan hidup layak di Bekasi, usut tuntas kasus korupsi di Bekasi, wujudkan lingkungan yang ramah dan aman untuk perempuan dan anak di Bekasi.