Isi Seruan 17+8 Tuntutan Rakyat Serta Makna Warna Pink dan Hijau

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah unggahan di media sosial dibanjiri seruan bertajuk "17+8 Tuntutan Rakyat". Seruan tersebut dibuat dengan dominasi warna pink dan hijau.

Kemunculan seruan itu bukan tanpa alasan, termasuk pemilihan kedua warna tersebut. Keduanya muncul sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan.

Anang (28), pembuat generator foto profil dengan dua warna tersebut, menyebut simbol visual punya daya dorong tersendiri dalam sebuah pergerakan.

Baca juga: Apa Makna Warna Pink dan Hijau dalam Unggahan 17+8 Tuntutan Rakyat?

“Saya ngerasa kekuatan visual di suatu pergerakan itu penting banget ya. Mungkin kayak simbol dari bendera jadi semangka buat ngedukung Palestina, itu kan salah satunya,” kata Anang saat dihubungi, Selasa (2/9/2025).

Makna Warna Pink dan Hijau

Anang mengatakan, warna pink lahir dari figur seorang ibu berhijab pink yang berani berdiri menghadapi barisan polisi saat demo di depan Gedung DPR/MPR, Kamis (28/8/2025).

"Karena kemarin ada ibu-ibu yang cukup berani buat menghadapi polisi dan dia kan pake jilbab pink ya dan ya cukup berani vokal," ujar Anang.

Aksi itu dianggap warganet sebagai momen heroik. Sang ibu tampak berdiri di tengah jalan basah sambil mengibarkan bendera Merah Putih, berhadapan langsung dengan aparat yang lengkap dengan perlengkapan pengamanan.

Sementara warna hijau, kata Anang, dimaknai sebagai penghormatan dan solidaritas terhadap Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol) yang tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob. Hijau juga identik dengan identitas para ojol lewat jaket dan helm mereka.

"Buat hijaunya juga kan diambil dari almarhum Affan sama temen-temen ojek online yang udah banyak lah berjuang beberapa hari kemarin,” ungkapnya.

Anang menyebut tren simbol semacam ini bukan hal baru. Ia mencontohkan gerakan “Reformasi dikorupsi” atau “Indonesia Gelap” yang juga memakai identitas visual khusus di media sosial.

Baca juga: Ratusan Pelajar Terhasut Akun Medsos 6 Tersangka Penghasutan untuk Ikut Aksi Anarkis

“Nah mungkin tahun lalu kita juga punya Reformasi Dikorupsi atau Indonesia Gelap. Nah itu kan pakai foto profil yang biru sama ya ada kayak gambar Garuda terus pakai warna biru dan hitam itu kan.” jelasnya.

Makna Angka 17+8

Berbeda dari simbol warna, angka 17+8 dimaknai sebagai seruan tuntutan rakyat. Kombinasi ini merepresentasikan hari kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus, yang dijadikan acuan perjuangan baru di jalanan.

Di baliknya, ada rincian agenda yang disusun massa aksi. Sebanyak 17 poin dianggap tuntutan jangka pendek dengan target penyelesaian 5 September 2025.

Sedangkan 8 poin sisanya digolongkan tuntutan jangka panjang yang ditargetkan rampung dalam kurun waktu satu tahun hingga Agustus 2026.

Isi 17 Tuntutan Mendesak hingga 5 September 2025

Tuntutan ini terbagi berdasarkan lembaga dan institusi negara:

Untuk Presiden Prabowo

• Bentuk tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan lain dalam aksi 28-30 Agustus.
• Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan ke barak.

Untuk DPR

• Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan, tanpa kriminalisasi.
• Tangkap dan adili aparat yang melakukan kekerasan secara transparan.
• Hentikan kekerasan oleh polisi, taati SOP pengendalian massa.

Untuk Ketua Umum Partai Politik

• Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.
• Publikasikan transparansi anggaran DPR secara proaktif.
• Selidiki harta anggota DPR yang bermasalah melalui KPK.

Untuk Polri

• Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
• Tegaskan sanksi partai untuk kader yang memicu kemarahan publik.
• Komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.

Untuk TNI

• Libatkan anggota DPR dalam ruang dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
• Tegakkan disiplin internal agar TNI tidak ambil alih fungsi Polri.
• Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Untuk Kementerian Sektor Ekonomi

• Pastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga mitra ojek online.
• Ambil langkah darurat cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
• Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.

8 Agenda Reformasi dengan Tenggat Waktu 31 Agustus 2026

• Bersihkan dan lakukan reformasi besar-besaran di DPR.
• Reformasi partai politik serta penguatan pengawasan eksekutif.
• Rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
• Sahkan UU perampasan aset koruptor, perkuat independensi KPK, dan tegakkan UU Tipikor.
• Reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis.
• TNI kembali sepenuhnya ke barak, tanpa pengecualian.
• Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
• Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.