Krisis Lahan Makam Jakarta, Masalah Belasan Tahun yang Kian Mendesak
JAKARTA, KOMPAS.com – Lahan-lahan pemakaman yang kian menipis dan sempit di Jakarta belakangan ini menjadi perhatian dan pembicaraan banyak orang.
Padahal, krisisnya lahan pemakaman di ibu kota bukan masalah yang baru saja terjadi.
Pengamat Tata Kota sekaligus Dosen dari Universitas Trisakti Jakarta Yayat Supriatna menyebut, krisis lahan pemakaman di Jakarta sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2007-an silam.
“Sebelumnya krisis makam sudah terjadi dari tahun 2007-an,” ucap Yayat saat diwawancarai Kompas.com di Universitas Trisakti, Jakarta Barat, Selasa (28/10/2025).
Baca juga: Satu Liang Banyak Nama, Potret Makam Tumpang di Jakarta
Oleh karena itu, sekitar tahun 2022, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta pernah meminta Yayat sebagai Pengamat Tata Kota bersama dengan para alih agama dari berbagai kepercayaan untuk membahas dan mencari solusi tentang krisis lahan pemakaman di ibu kota.
Dalam pertemuan itu, Yayat dan para alih agama membantu Dinas Pertamanan untuk memperbaiki sistem registrasi pemakanan agar lebih tertata dan jelas pengelolannya.
“Sebetulnya, sudah lama dibahas itu, karena kami sendiri ikut membantu mencari, menata ulang, terutama sistem registrasi pemakaman itu terkait dengan pengelolaan,” tutur Yayat.
Namun, yang menjadi kendala adalah tidak semua Taman Pemakam Umum (TPU) di Jakarta tanahnya benar-benar milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.
Banyak TPU di Jakarta yang sudah dikelolah Pemprov, tetapi aset tanahnya milik masyarakat atau tanah wakaf.
Apabila lahan TPU itu merupakan wakaf, maka pemiliknya berhak menentukan siapa saja yang boleh dimakamkan di area tersebut, meski pengelolaannya diatur oleh Pemprov Jakarta.
“Kadang yang wakaf juga punya kewenangan siapa yang boleh dan tidak, kalau misalkan di tanah wakaf ada yang mengatur,” ucap dia.
Pemprov Jakarta baru bisa memberlakukan aturan dan pengelolahan apabila tanah TPU tersebut benar-benar miliknya.
Baca juga: Sulitnya Tambah Lahan Makam di Jakarta: Biaya Fantastis, Ditolak Warga
Sulit membuka lahan pemakaman baru
Selain memperbaiki sistem registrasi dan pengelolahannya, salah satu solusi yang disarankan Yayat dan para alih agama ke Dinas Pertamanan untuk mengatasi krisisnya liang lahat adalah dengan membuka lahan pemakaman baru.
Namun, membuka lahan pemakaman baru di Jakarta tidak semudah yang dibayangkan.
Selain harga tanahnya yang mahal, banyak orang yang enggan menjual tanah atau rumahnya apabila akan dijadikan lahan kuburan.
“Biasanya kita itu lemah dalam perencanaan. Kalau kita ingin cari lahan pemakaman karena ini punya nilai-nilai secara stigma di masyarakat kurang nyaman, orang biasanya malas jual tanah untuk pemakaman,” tutur Yayat.
Belum lagi, pembangunan makam di tengah Jakarta berpotensi mengundang banyak protes warga di sekitarnya.
Sebab, akan banyak warga yang keberatan apabila di dekat rumahnya terdapat kuburan karena dinilai menyeramkan dan takut berdampak terhadap pencemaran air tanah.
Selain itu, banyak pula masyarakat yang khawatir apabila nilai jual rumahnya menurun jika di sekitarnya terdapat area pemakaman.
Persoalan lain yang membuat pemakaman di Jakarta semakin krisis adalah maraknya pembangunan gedung-gedung bertingkat di tengah kota Jakarta.
Tak jarang, pembunganannya justru mengorbankan pemukiman hingga pemakaman di sekitarnya.
Oleh karena itu, jumlah TPU di Jakarta terus berkurang sepanjang tahun dan membuat kondisi krisis pemakaman semakin terasa dan baru disadari banyak orang dalam waktu belakangan ini.
Ilustrasi makam. Pertumbuhan penduduk
Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya juga menjadi salah satu penyebab krisis pemakaman di Jakarta tak kunjung terselesaikan selama belasan tahun.
Yayat bilang, pertumbuhan penduduk yang tinggi di Jakarta disebabkan karena adanya migrasi yang juga tinggi.
“Faktor terberat di Jakarta adalah ketika angka pertumbuhan penduduk didorong oleh angka migrasi, kaya pendatang yang masuk karena kota punya daya tarik tinggi sehingga daya tampungnya terlampaui,” kata dia.
Selama ini, pemerintah hanya sibuk mencatat angka kelahiran dan migrasi, tetapi jarang mencatat angka kematian.
Padahal, angka kematian merupakan hal yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
Dalam sehari, angka kematian di Jakarta bisa mencapai 100 hingga 120 orang.
