Sri Mulyani: Transformasi Ekonomi Digital Tak Akan Terjadi bila Infrastruktur Tidak Memadai

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya proses transformasi perekonomian menjadi ekonomi digital. Namun demikian, proses transormasi digital tersebut tidak akan terjadi bila kondisi infrastruktur tidak memadai.

"Tentu tidak bisa ada transformasi ekonomi menuju era digital bila infrastrukturnya tidak memadai. Dan ini menjadi salah satu pertimbangan penting kita walau situasi Covid-19," jelas Sri Mulyani dalam Indonesia Digital Conference 2020, Rabu (16/12/2020).

"Walau situasi dihadapkan pada Covid-19, tetap memikirkan bagaimana memprioritaskan pembangunan infrastruktur digital Indonesia," jelas dia.

Baca juga: DCI Indonesia: Ekonomi Digital di Indonesia Tumbuh Eksponensial

Sri Mulyani menjelaskan, bila digitalisasi ekonomi bisa diterapkan, maka bisa menjadi salah satu pendorong pengurangan kemiskinan dan pemerataan.

"Namun tidak otomatis, dibutuhkan infrastruktur dan SDM yang memadai,” jelasnya.

Meski demikian, bukan berarti pemerintah mengabaikan ekonomi secara konvensional. Sri Mulyani menuturkan, perlu ada kesamaan atau level of playing field antara sektor berbasis digital dengan konvensional.

Salah satu yang telah dilakukan pemerintah adalah menerapkan pajak digital berupa PPN 10 persen pada berbagai platform yang memiliki pasar besar di Indonesia. Cara ini dinilai cukup ampuh untuk menciptakan kesamaan pelaku ekonomi digital dengan konvensional.

“Sebelumnya level of playing field belum sama antara pelaku ekonomi digital dengan konvensional, maka kami mencoba memberikan keadilan bagi pelaku ekonomi digital dan konvensional,” tambahnya.

Baca juga: Sri Mulyani: Butuh Teknologi untuk Vaksinasi 180 Juta Orang Indonesia