Bahlil Bantah Izin Tambang Nikel di Raja Ampat Ada Kaitan dengan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, persoalan izin tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya tidak ada kaitannya dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Sebab, izin usaha pertambangan (IUP) lima perusahaan sudah terbit jauh sebelum pemerintahan Jokowi.

"Itu enggak ada itu. Itu izin-izinnya keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi," ujar Bahlil di Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Lima perusahaan tambang yang dimaksud yakni PT Gag Nikel, PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Prakasa, dan PT Nurham.

Baca juga: Bahlil Pastikan PT Gag Tetap Bisa Lanjutkan Tambang Nikel di Raja Ampat

Adapun IUP empat dari lima perusahaan tambang di atas, yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Prakasa, dan PT Nurham, sudah resmi dicabut pada Selasa.

Bahlil bilang, IUP empat perusahaan itu terbit pada 2004-2006 atau saat aturan perundangan masih mengamanatkan pengurusan IUP kepada pemerintah daerah.

"Sementara kalau PT Gag sejak tahun 1972 kontrak karya. Sejak tahun '98 kontrak karyanya, di zaman Orde Baru. Jadi enggak ada sama sekali (hubungan dengan Jokowi)," tutur Bahlil.

Adapun kabar keterkaitan Jokowi dengan izin tambang di Raja Ampat menjadi pembahasan di media sosial setelah adanya video yang memperlihatkan sejumlah kapal dengan inisial Presiden ke-7 RI, Jokowi, dan mantan Ibu Negara, Iriana Jokowi.

Kapal-kapal itu disebut-sebut menjadi pengangkut hasil tambang di Raja Ampat.

Sementara itu, berdasarkan data dari Kementerian ESDM, terdapat lima perusahaan tambang yang memiliki izin resmi untuk beroperasi di wilayah Raja Ampat.

Dua perusahaan memperoleh izin dari pemerintah pusat, yaitu PT Gag Nikel dengan izin Operasi Produksi sejak tahun 2017 dan PT Anugerah Surya Pratama (ASP) dengan izin operasi produksi sejak tahun 2013.

PT Gag Nikel adalah anak usaha PT Antam Tbk yang merupakan bagian dari holding BUMN tambang, MIND ID.

Baca juga: Bahlil Ungkap Alasan Cabut Izin 4 Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat

Sementara PT ASP diketahui sebagai perusahaan penanaman modal asing (PMA) asal China.

Untuk diketahui, Menteri ESDM pada tahun 2017 dijabat oleh Ignasius Jonan.

Mantan Dirut KAI dan eks Menteri Perhubungan itu menjabat sebagai Menteri ESDM ke-20 pada periode 14 Oktober 2016 sampai 23 Oktober 2019 sebelum digantikan Arifin Tasrif.

Sementara itu, tiga perusahaan tambang nikel lainnya memperoleh izin bukan dari pemerintah pusat atau Kementerian ESDM.

Izin tambang nikel tiga perusahaan berasal dari pemerintah daerah (Bupati Raja Ampat), yaitu PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) dengan IUP diterbitkan pada tahun 2013.

Berikutnya, Bupati Raja Ampat juga menerbitkan izin tambang nikel untuk PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) dengan IUP diterbitkan pada tahun 2013, dan PT Nurham dengan IUP diterbitkan pada tahun 2025.

Baca juga: Polemik Tambang Nikel di Raja Ampat, Bahlil: Hasil Evaluasi PT Gag Bagus Sekali...