Subsidi, Infrastruktur, hingga Sawah Baru, Strategi Ketahanan Pangan 2026

Ambisi pemerintah juga terlihat dari target fisik yang dicanangkan. Pengembangan kawasan padi lebih dari 2,1 juta hektar, pencetakan sawah baru 250.000 hektar, optimasi lahan 300.000 hektar, pembangunan jaringan irigasi 104.000 hektar, serta penyelesaian 15 proyek bendungan menjadi proyek besar yang menyedot anggaran.

Tidak hanya itu, program revitalisasi lahan garam, distribusi ratusan juta benih ikan, dan penyediaan ribuan unit alat mesin pertanian juga masuk dalam daftar.

Namun program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat. Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp 12,35 triliun juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan dari desa.

Baca juga: Prabowo Pamer Ragam Kebijakan Pangan: Buka 2 Juta Hektar Sawah hingga Naikkan Harga Gabah

Dana Desa menjadi tulang punggung di tingkat lokal, dengan fokus pada pembangunan lumbung pangan, penguatan produksi berbasis potensi lokal, serta penciptaan lapangan kerja di sektor pertanian.

Pada 2026, Dana Desa untuk ketahanan pangan mencapai Rp 12,11 triliun, menjadikannya salah satu komponen penting dalam membangun kemandirian desa.

Meski anggaran besar ini terlihat menjanjikan, efektivitas pelaksanaannya kerap menjadi sorotan.

Pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa subsidi pupuk tidak selalu tepat sasaran, distribusi pangan murah kerap tersendat, sementara proyek pencetakan sawah baru kadang menemui kendala teknis maupun sosial.

Karena itu, kunci dari keberhasilan RAPBN 2026 bukan hanya seberapa besar anggaran yang disiapkan, tetapi juga seberapa efektif eksekusinya di lapangan.

Baca juga: Prabowo Ungkap Dampak Serakahnomics: Minyak Goreng Langka, Harga Pangan Tak Terjangkau

Dengan alokasi yang hampir menyentuh Rp 165 triliun, pemerintah ingin memastikan Indonesia bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan warganya, tetapi juga lebih tahan menghadapi guncangan global.