Penyebab Harga Beras Naik Menurut Perpadi: Stok Ada, tapi Distribusi Minim

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi), Sutarto Alimoeso, mencatat melonjaknya harga beras belakangan ini bukan karena stok benar-benar tidak ada.

Menurutnya, permasalahan utama justru terletak pada distribusi yang tidak berjalan optimal sehingga pasokan di pasar terasa kering.

Berdasarkan hitungan Kerangka Sampel Area (KSA), ketersediaan beras secara nasional masih aman. Namun, kebutuhan bulanan dengan surplus yang ada hanya berbeda tipis, sehingga distribusi tersendat, harga mudah sekali terdorong naik.

“Kalau menurut hitung-hitungan KSA dan situasi di lapangan, pada dasarnya ada. Tetapi kita ini posisinya kebutuhan per bulan dengan kelebihannya itu sangat tipis sekali,” kata Sutarto kepada Kompas.com, Jumat (29/8/2025).

Baca juga: Harga Beras Tembus Rp 15.000 per Kg, Zulhas Ungkap Biang Keroknya

DOK. Humas Kementan Ketua Umum (Ketum) Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso.

Kondisi itu akhirnya menimbulkan persepsi kelangkaan yang kemudian dimainkan oleh sebagian pihak di pasar.

“Misalnya bulan Juli, tapi bulan Juli itu kan dari 1 Juli sampai 31 Juli, itu seluruh Indonesia itu hanya 200.000 ton. Nah, seluruh Indonesia 200.000 ton itu kan diperebutkan oleh 169.000 panggilan pasti kayak apa kan. Terus ditambah direbut lagi oleh pemerintah untuk pengadaan dalam negeri,” paparnya.

Baca juga: Kenapa Harga Beras Tak Kunjung Turun? Perpadi Bongkar Akar Masalahnya

Padahal, lanjut Sutarto, pada akhir Juni 2025 Bulog masih memegang cadangan hingga 4 juta ton beras. Menurutnya, stok sebesar seharusnya segera digelontorkan ke pasar sejak Juni hingga Februari 2026 agar tidak menimbulkan kekosongan pasokan.

“Itu waktunya mengeluarkan. Kalau stok ditahan-tahan, lalu yang dikeluarkan hanya sedikit demi sedikit, pasar tentu akan kering. Ibarat kebakaran, air yang keluar bukan dengan selang besar, tapi cuma sedikit. Api malah makin besar,” beber Sutarto.

Selain soal distribusi, ia juga menyoroti kurangnya pelibatan pelaku usaha beras dalam menyalurkan stok pemerintah.