Kata Airlangga, Biodiesel Hemat Devisa 8 miliar Dollar dan Tekan Emisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menegaskan kebijakan mandatori biodiesel tidak hanya berfungsi sebagai strategi energi, tetapi juga instrumen penting menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, implementasi biodiesel telah memberikan dampak nyata berupa penghematan devisa sekitar Rp 8 miliar akibat berkurangnya impor solar dan penurunan emisi karbon.

“Mandatori biodiesel ini bukan hanya soal energi terbarukan, tetapi juga soal resiliensi ekonomi. Kita bisa menekan impor, menghemat devisa, dan sekaligus menurunkan emisi,” kata Airlangga dalam konferensi pers Jakarta Food and Security Summit 2026 di Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Baca juga: Menteri Bahlil Pastikan Program Biodiesel B50 Tak Ganggu Pasokan Minyak Goreng

Airlangga mengatakan, kebijakan mandatori biodiesel B40 yang saat ini dijalankan mampu mengurangi emisi karbon dioksida hingga mendekati 42 juta ton CO2.

Ia menambahkan, penguatan sektor energi berbasis sumber daya dalam negeri menjadi krusial di tengah meningkatnya tensi geopolitik dan fragmentasi perdagangan global.

Ia bercerita pengalaman saat krisis pandemi Covid-19, ketika banyak negara melakukan embargo ekspor pangan dan energi, menjadi pelajaran penting bagi Indonesia untuk memperkuat kemandirian.

Seiring dengan itu, Airlangga juga menyinggung peresmian proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dengan beroperasinya proyek tersebut, Indonesia disebut tidak lagi bergantung pada impor solar. “Dengan RDMP, kita sudah swasembada solar. Ini milestone penting karena energi adalah fondasi utama industri dan pertumbuhan ekonomi,” kata Airlangga.

Menurutnya, kebijakan biodiesel juga memberi efek berganda bagi sektor pertanian, khususnya kelapa sawit, yang menjadi bahan baku utama.

Industri sawit dinilai mampu menopang pendapatan petani sekaligus memperkuat struktur ekonomi pedesaan.

Airlangga menegaskan, pengembangan energi berbasis biofuel akan terus dilanjutkan, termasuk penguatan hilirisasi dan integrasi dengan kebijakan energi lainnya.

Pemerintah juga tengah menyiapkan pengembangan energi alternatif lain untuk memperluas bauran energi nasional.

Ia menekankan, kebijakan energi nasional harus selaras dengan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung target penurunan emisi jangka panjang.

Baca juga: Prabowo Resmikan RDMP Balikpapan, Kilang Terbesar RI Senilai Rp 123 Triliun