LONDON, KOMPAS.com - Para petinggi bank di Inggris akan menggelar rapat perdana guna membangun sistem pembayaran alternatif dari sistem pembayaran Visa dan Mastercard pada Kamis (19/2/2026).
Rencana pertemuan itu bergulir di tengah kekhawatiran para bankir atas kemampuan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mematikan sistem Visa dan Mastercard di negara tertentu.
Adapun Visa dan Mastercard melayani transaksi elektronik seperti kredit, debit, dan prabayar. Kedua perusahaan itu berbasis di AS.
Baca juga: Mastercard: Masa Depan Pembayaran adalah Kombinasi Online dan Offline
Ilustrasi kartu kredit.Mengutip The Guardian, Selasa (17/2/2026), pertemuan para bankir itu dipimpin CEO bank ternama Inggris, Barclays, Vim Maru.
Forum itu akan mempertemukan sejumlah investor yang akan mendanai perusahaan baru pengganti Visa dan Mastercard.
Keputusan ini ditempuh untuk menjaga perekonomian tetap berjalan meskipun Trump memutuskan mematikan layanan Visa dan Mastercard di Inggris.
Wacana yang didukung pemerintah Inggris ini sebenarnya telah bergulir selama bertahun-tahun.
Baca juga: Visa Catat Lonjakan Penggunaan AI dalam Penipuan Digital
Namun, kebijakan luar negeri Trump yang siap menyerang sekutu NATO menyangkut misi pencaplokan Greenland membuat para bankir semakin khawatir.
Mereka menyadari, ketergantungan yang berlebihan ke perusahaan AS berisiko membahayakan perekonomian di Inggris, khususnya terkait aktivitas transaksi pembayaran.
Regulator Sistem Pembayaran di Inggris melaporkan, pada 2025, sebanyak 95 persen transaksi pembayaran berbasis kartu menggunakan sistem Mastercard dan Visa.
Ilustrasi kartu kredit. Transaksi kartu itu meningkat seiring menurunnya penggunaan uang tunai.
Baca juga: BI: Transaksi QRIS Didominasi UMKM, Volume dan Nilainya Terus Naik
Salah seorang pejabat eksekutif menyebut, jika Trump menghentikan layanan Visa dan Mastercard di Inggris, maka transaksi di negara itu akan kembali ke era 1950 ketika orang-orang hanya menggunakan uang tunai sebagai alat tukar.
“Tentu saja, kita membutuhkan sistem pembayaran yang berdaulat,” kata dia.
Kekhawatiran para bankir itu bukan tanpa alasan. AS sebelumnya pernah memaksa Visa dan Mastercard menghentikan layanan sistem pembayaran di Rusia.
Padahal, 60 persen aktivitas pembayaran di negara itu bergantung pada Visa dan Mastercard.
Baca juga: Ekspansi ke Mata Uang Kripto, Mastercard Bakal Luncurkan Kartu Pembayaran Baru