Menurut Ma'ruf Amin, Ini yang Harus Dibenahi agar Perbankan Syariah Tidak Mahal Seperti Kata Purbaya

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Ke-13 Ma'ruf Amin menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut perbankan syariah lebih mahal dari perbankan konvensional.

Ma’ruf menilai, anggapan tersebut perlu dilihat dari perspektif yang lebih komprehensif, terutama terkait model bisnis dan struktur biaya industri perbankan syariah.

Sebab meski dalam pembiayaan syariah sistem bagi hasil terlihat bank mendapatkan porsi yang besar, namun bank juga menanggung risiko lebih tinggi dibandingkan sistem bunga tetap pada perbankan konvensional.

"Saya kira kita lihatnya dari sisi mana gitu kan. Karena kan kalau berbagi hasil itu memang kalau keuntungannya besar tentu yang diterima oleh bank besar kalau berbagi hasil, tapi kan risikonya juga besar," ujarnya saat ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Baca juga: Purbaya Sebut Bank Syariah Lebih Mahal dari Bank Konvensional, Ini Kata Bankir

Meski demikian, dia tidak menutup kemungkinan terdapat aspek biaya yang membuat pembiayaan syariah terkesan lebih mahal dibanding perbankan konvensional.

Salah satu penyebabnya adalah skala usaha perbankan syariah yang masih relatif kecil dibandingkan perbankan konvensional, sehingga ongkos operasional per transaksi menjadi lebih tinggi.

Oleh karenanya, Ketua Penasihat Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF itu menegaskan, persoalan tersebut akan dibenahi ke depan.

Namun yang perlu diperbaiki bukan prinsip syariahnya, melainkan efisiensi dan struktur biaya industrinya.

Dengan pembenahan tersebut, perbankan syariah diharapkan dapat semakin kompetitif dengan besaran biaya pembiayaan yang tidak memberatkan nasabah.

"Ini yang akan kita coba usahakan supaya tidak memberikan beban besar akibat daripada biaya yang keluar dari karena volume kegiatannya kecil," tukasnya.

Sementara itu, Wakil Kepala CSED INDEF Handi Risza berharap pemerintah lebih adil dalam memperlakukan bank syariah, dengan lebih banyak menempatkan rekening giro pemerintah secara proporsional khususnya lembaga-lembaga keagamaan agar cost of fund bank syariah lebih murah.

Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan fasilitas insentif pajak dan menambah permodalan bank syariah BUMN serta jumlah bank syariah BUMN baru, sehingga bisa membuat dana bank syariah bisa lebih murah dan kompetitif.

"Kritik Purbaya sendiri harus kita anggap sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab yang bersangkutan sebagai Menteri Keuangan," ucapnya kepada Kompas.com, dikutip Selasa.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkritik praktik perbankan syariah di Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip dasar ekonomi Islam.

Ia menyoroti biaya layanan bank syariah yang justru cenderung lebih mahal dibandingkan perbankan konvensional, sehingga belum memberikan keunggulan nyata bagi masyarakat.

"Kalau saya tanya ke pelaku bisnis, lebih mahal atau lebih murah? Rata-rata lebih mahal. Bahkan lebih menyulitkan. Jadi bukan itu yang diinginkan dari ekonomi berbasis syariah," ujar Purbaya dalam forum ekonomi syariah di Jakarta dikutip pada Rabu (18/2/2026).

Menurut Purbaya, esensi ekonomi syariah bukan sekadar mengganti istilah bunga dengan terminologi lain, tetapi memastikan sistem keuangan berjalan adil, efisien, dan mendukung kegiatan produktif.

Baca juga: Purbaya Kritik Bank Syariah: Masih Mahal dan Belum Jalankan Prinsip Syariah Sepenuhnya