Pemerintah Siapkan Produksi CPO untuk Kebutuhan Lebaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) bersama pihak terkait telah menyiapkan produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk memenuhi kebutuhan Idul Fitri 1447 Hijriah.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan produksi CPO nasional cukup memenuhi kebutuhan domestik.

“Termasuk menghadapi lonjakan permintaan menjelang hari besar keagamaan,” kata Amran dalam keterangan resminya, Senin (2/3/2026).

Baca juga: Harga Referensi CPO Maret 2026 Naik 2,22 Persen, Didorong Permintaan India dan China

SHUTTERSTOCK/Nirapai Boonpheng Ilustrasi minyak sawit.

Berdasarkan rekapitulasi stok komoditas perkebunan per 31 Januari 2026, cadangan CPO nasional terkendali.

Pemerintah secara rutin juga memantau stok di tingkat hulu, termasuk mengecek kapasitas tangki timbun dan distribusi bahan baku.

Kementan juga menekankan, kelapa sawit menjadi kunci stabilitas pasokan minyak goreng nasional sekaligus kebijakan Mandatori Biodiesel 40 persen (B40/B50).

“Di saat yang sama, komitmen terhadap program biodiesel tetap berjalan secara terukur dan terkendali,” tutur Amran.

Baca juga: Harga Referensi CPO Maret 2026 Naik 2,22 Persen, Didorong Permintaan India dan China

Oleh karena itu, pemerintah melihat perkebunan sawit harus diperkuat guna menjaga keseimbangan pasokan pangan dan energi.

Pemerintah terus menjalankan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) agar kebun rakyat terus produktif.

“Kunci stabilitas ada pada produktivitas. Melalui PSR dan pendampingan teknis, kita dorong peningkatan hasil panen per hektar agar mampu mengimbangi pertumbuhan kebutuhan industri dan konsumsi domestik,” ujar Amran.

Direktur Jenderal Perkebunan Abdul Roni Angkat mengatakan dari tahun ke tahun biasanya kebutuhan minyak goreng meningkat 10 hingga 15 persen selama Ramadhan dan Idul Fitri.

SHUTTERSTOCK/MERCURY STUDIO Ilustrasi minyak kelapa sawit.

Baca juga: Pungutan Ekspor dan Bea Keluar CPO Maret Naik 20,4 Dollar AS

Merespons situasi itu, memasuki kuartal pertama 2026, pemerintah menyiapkan produksi di tingkat hulu.

“Koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan, terus diperkuat guna mencegah potensi hambatan distribusi dari pabrik hingga ke tahap pengemasan,” kata Roni.