Bahlil: Perusahaan Batu Bara Wajib Penuhi Kebutuhan Domestik, Baru Ekspor

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, menegaskan perusahaan batu bara wajib memenuhi kebutuhan domestik.

Pernyataan itu Bahlil sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Bahlil melaporkan, perusahaan yang telah mengantongi persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) harus memenuhi domestic market obligation (DMO).

Jika kewajiban itu tidak dipenuhi, Kementerian ESDM tidak akan menerbitkan izin ekspor.

“Kalau kebutuhan nasional belum tercukupi, maka tidak kita keluarkan izin ekspor. Jadi artinya apa? Orientasi kita adalah kebutuhan domestik,” kata Bahlil.

Baca juga: DMO Batu Bara Fleksibel Dinilai Penting Jaga Ekonomi Domestik

Menurut Bahlil, pihaknya tengah menyusun Keputusan Menteri yang memerintahkan produksi batu bara harus ditujukan untuk kebutuhan dalam negeri.

Jika masih tersisa, batu bara tersebut baru bisa diekspor ke luar negeri.

Ketua Umum Partai Golkar itu menegaskan, batu bara merupakan kandungan sumber daya mineral milik negara, bukan perusahaan.

Para pelaku hanya mendapatkan konsesi untuk mengeksplorasi kekayaan Indonesia. Namun, hasil tambang itu dimiliki negara.

“Batu bara itu barang milik negara Pak bukan barang bukan barang milik perusahaan. Pengusaha kayaknya kita kasih konsesi tapi isinya itu punya negara jadi orientasinya untuk negara,” tegas Bahlil.

Baca juga: Bahlil Sebut Stok Batu Bara PLTU Masih Aman sampai 14 Hari

Pada kesempatan yang sama, Bahlil membantah pasokan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) langka.

Ia mengeklaim, rata-rata stok batu bara di seluruh PLTU baik milik PLN maupun swasta masih di atas batas minimum.

“Kami laporkan Pak untuk seluruh PLTU PLTU yang ada baik IPP (independent power producer) maupun punya PLN ketersediaan batu bara sekarang rata-rata di 14 hari,” kata Bahlil.

Baca juga: PLN Kantongi Pasokan 84 Juta Ton Batu Bara, Tepis Isu Ancaman Listrik Padam

Sementara itu, Prabowo mengaku sependapat dengan Bahlil. Ia juga memandang batu bara sebagai kekayaan milik negara.

Penggunaan batu bara harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan nasional. Setelah tercukupi, para produsen batu bara baru bisa melakukan ekspor.

“Boleh usaha tapi kepemilikan bangsa indonesia. Semua kekayaan alam yang ada itulah milik bangsa saya tegaskan itu,” tegas Prabowo.

Baca juga: Stok Batu Bara Menipis, Listrik Nasional Terancam Padam