Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Masih di Sekitaran Pembantaian Tragedi 1965

Kompas.com, 27 Oktober 2021, 11:53 WIB

Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.

Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

"Hampir setiap hari, saya menyaksikan mayat-mayat yang mengapung di Bengawan Madiun. Banyak diantaranya sudah tidak berkepala lagi. Berita yang sampai ke telinga anak-anak dan remaja seperti saya, mayat-mayat itu adalah anggota PKI atau simpatisannya. Mereka adalah “orang jahat.”

(Hermawan Sulistyo dalam Palu Arit di Ladang Tebu – Sejarah Pembantaian Massal Yang Terlupakan 1965-1966)

SETIAP mengulas topik ini saya selalu membayangkan kritik dan kecaman yang akan muncul dari pembaca. Padahal, latar belakang keluarga saya adalah dari kelompok penumpas Partai Komunis Indonesia (PKI).

Ayah saya personel militer yang berasal dari salah satu batalion di Kodam VIII Brawijaya yang terlibat dalam Operasi Trisula untuk menumpas sisa-sisa gerombolan PKI di Blitar Selatan, Malang Selatan, dan Tulungagung pada 1968.

Saya lahir di 1967, sudah 5 kali menunaikan ibadah Haji dan Umroh ke Tanah Suci. Tidak ada satu pun keluarga saya terkait dengan PKI dan organisasi mantelnya.

Ketertarikan saya pada topik PKI di sekitaran Peristiwa 1965 dengan segala eksesnya lebih karena alasan kemanusiaan.

Karena bagaimana pun, penyelesaian kasus ini masih jauh dari kata tuntas dan terus meninggalkan luka di sebagian anak bangsa. Terutama kepada sanak keluarga yang terus mendapat stigma dan labeling “PKI”.

Dalam sejarah pembunuhan massal sepanjang abad ke-20, pembantaian anggota dan simpatisan PKI pada 1965-1966 adalah salah satu yang terbesar.

Kejadian ini menjadi paling sedikit dipelajari, selain langkanya sumber-sumber dan bahan kajian yang tersedia juga adanya hambatan politis untuk melakukan penelitian.

Dokumen diklasifikasi

Ingatan kelam bangsa kembali terkuak usai sejumlah media asing menyoroti keterlibatan Inggris dalam pembantaian 1965-1966 setelah muncul laporan dari Observer (Kompas.com, 25/10/2021).

Bahkan The Guardian media yang terbit sejak tahun 1821 menerbitkan ulasan berdasarkan dokumen yang dideklasifikasi tentang bagaimana propaganda Perang Dingin Kementerian Luar Negeri, Departemen Riset Informasi (IRD) Inggris mengambil keuntungan dari kudeta yang gagal.

Pejabat Inggris telah mengarahkan buletin dan siaran radio yang menghasut kaum anti komunis Indonesia termasuk para jenderal TNI-AD sayap kanan. Inggris menyerukan “PKI dan semua organisasi komunis” harus dilenyapkan.

The Guardian menyebut propaganda hitam Inggris berasal dari “patriot Indonesia” yang diasingkan padahal ditulis oleh operator Inggris di Singapura.

Tidak ada bukti PKI terlibat dalam kudeta yang gagal. Justru Soeharto yang diuntungkan sehingga berhasil korupsi selama 32 tahun pemerintahannya.

South China Morning Post salah media asal China menulis keterlibatan Inggris dalam pembantaian 1965-1966 memang telah lama dicurigai.

Bersumber dari deklasifikasi dokumen Inggris baru-baru ini, unit propaganda bayangan dari Kantor Kementerian Luar Negeri Inggris membantu menghasut terjadinya pembantaian masssal di Indonesia sepanjang 1965-1966.

Akibatnya, pemerintahan Soekarno jatuh dan melegitimasi pelantikan diktator Soeharto.

South China Morning Post juga mengungkapkan campur tangan Inggris mengakibatkan ketakutan yang meluas terhadap pengaruh komunisme dan sentimen anti China meskipun tidak ada bukti bahwa China terlibat dalam gejolak di periode 1965.

Sementara media yang berbasis di Hongkong, UCA News, mengangkat isu keterlibatan Inggris dalam pembantaian 1965-1966 berdasar pemberitaan artikel The Guardian.

Dengan menyebarkan propaganda hitam yang dibuat Inggris sendiri, Inggris meminta orang-orang terkemuka Indonesia untuk “menyingkirkan” semua yang dianggap “kanker komunis”.

Tercatat ada 500 ribu orang hingga 3 juta orang tewas dalam pembantaian 1965-1966 di Indonesia karena dianggap komunis atau PKI.

Halaman:


Terkini Lainnya
Gaspol Hari Ini: Pintu Maaf Dibuka, Anies-AHY 2029?
Gaspol Hari Ini: Pintu Maaf Dibuka, Anies-AHY 2029?
Nasional
Puluhan Ribu Relawan Lintas Lembaga Bahu-membahu Pulihkan Sumatera
Puluhan Ribu Relawan Lintas Lembaga Bahu-membahu Pulihkan Sumatera
Nasional
KPK Masih Kaji Pelaksanaan WFH Setiap Jumat agar Tak Ganggu Pelayanan
KPK Masih Kaji Pelaksanaan WFH Setiap Jumat agar Tak Ganggu Pelayanan
Nasional
KPK Cecar Pengusaha Rokok soal Temuan Uang di Safe House Pejabat Bea Cukai
KPK Cecar Pengusaha Rokok soal Temuan Uang di Safe House Pejabat Bea Cukai
Nasional
Pakar Usul Ada SOP WFH ASN agar Kinerja Tetap Optimal
Pakar Usul Ada SOP WFH ASN agar Kinerja Tetap Optimal
Nasional
Perjalanan Kereta Terganggu akibat Longsor, KAI Kebut Pembersihan Rel Maswati–Sasaksaat
Perjalanan Kereta Terganggu akibat Longsor, KAI Kebut Pembersihan Rel Maswati–Sasaksaat
Nasional
Nurhadi Bantah Penilaian Hakim soal Gratifikasi yang Diterima Menantunya
Nurhadi Bantah Penilaian Hakim soal Gratifikasi yang Diterima Menantunya
Nasional
PBNU Temui Dubes Arab Saudi, Dorong Diplomasi Hentikan Konflik Timur Tengah
PBNU Temui Dubes Arab Saudi, Dorong Diplomasi Hentikan Konflik Timur Tengah
Nasional
Tuntutan Lengkap Indonesia Terhadap DK PBB Atas Kematian Prajurit TNI
Tuntutan Lengkap Indonesia Terhadap DK PBB Atas Kematian Prajurit TNI
Nasional
KPK Sebut Prabowo-Gibran Laporkan LHKPN Tepat Waktu, Contoh bagi Pejabat Lain
KPK Sebut Prabowo-Gibran Laporkan LHKPN Tepat Waktu, Contoh bagi Pejabat Lain
Nasional
PSI soal Jokowi Dikunjungi Dubes Iran: Itu Bentuk Pengakuan Dunia
PSI soal Jokowi Dikunjungi Dubes Iran: Itu Bentuk Pengakuan Dunia
Nasional
Percepat Transformasi Tata Kelola, Pemerintah Terapkan Penyesuaian Pola Kerja ASN
Percepat Transformasi Tata Kelola, Pemerintah Terapkan Penyesuaian Pola Kerja ASN
Nasional
KPK Sebut Ono Surono Berada di Rumah Saat Penggeledahan
KPK Sebut Ono Surono Berada di Rumah Saat Penggeledahan
Nasional
Tak Hanya Jumat WFH, Pemerintah Pangkas Perjalanan Dinas
Tak Hanya Jumat WFH, Pemerintah Pangkas Perjalanan Dinas
Nasional
Hakim: Eks Sekretaris MA Nurhadi Berkepentingan Atas Gratifikasi via Menantu
Hakim: Eks Sekretaris MA Nurhadi Berkepentingan Atas Gratifikasi via Menantu
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau