Wapres Minta KDEKS Riau Berkolaborsi Percepat Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah

PEKANBARU, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) provinsi Riau dapat mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, baik di tingkat provinsi.

Ma'ruf mengatakan, untuk itu KDEKS Riau perlu segera berkoordinasi dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah.

"Saya minta KDEKS yang telah terbentuk hendaknya segera bekerja dengan efektif, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah," kata Ma'ruf saat menghadiri pelantikan KDEKS Riau di Pekanbaru, Kamis (25/8/2022).

Baca juga: Wapres Maruf Amin Resmikan Bank Riau Kepri Syariah

Ma'ruf menyatakan, pemerintah pusat melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) akan terus mendorong berbagai program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang telah diinisiasi Pemerintah Provinsi Riau.

Ia menyebutkan, pemerintah pusat juga mendukung penuh rencana pengembangan Kawasan Industri Halal (KIH) di wilayah Provinsi Riau.

"Saya harap dapat dilakukan kajian yang komprehensif, agar nantinya KIH yang tersedia bisa beroperasi secara maksimal mendukung pengembangan sektor industri halal," ujar Ma'ruf.

Ia juga mendorong program sertifikasi halal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dilakukan dengan maksimal melalui sinergi dengan berbagai instansi/lembaga di Pusat, termasuk dukungan dari Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Riau.

Baca juga: Wapres Pimpin Rapat Pleno KNEKS, Bahas Cita-cita Indonesia Jadi Pusat Halal Dunia

Ma'ruf menegaskan, pemerintah ingin Indonesia dapat menjadi pusat produsen halal terbesae di dunia pada tahun 2024 mendatang.

Sebelumnya, Ma'ruf pernah menyatakan bahwa KDEKS akan didirikan di semua provinsi sebagai perpanjangan dari KNEKS di tingkat pemerintah pusat.

"Kita akan membangun kelembagaannya (KNEKS) sampai ke daerah dengan membangun yaitu Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah di semua provinsi," kata Ma'ruf usai rapat pleno KNEKS di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (30/5/2022).

Keberadaan KDEKS di daerah diyakini bakal memudahkan koordinasi dan sinkronisasi antara program kerja nasional dengan kebutuhan dan karakteristik spesifik daerah dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.