KPK Panggil Staf Ahli Menteri Kehutanan Terkait Kasus Suap PT Inhutani V

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional Dida Mighfar Ridha sebagai saksi kasus suap pengelolaan Kawasan Hutan di PT Inhutani V pada Rabu (17/9/2025).

Dalam pemeriksaan ini, Dida Mighfar akan diperiksa dalam jabatannya sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

“Pemeriksaan di Gedung KPK Merah Putih,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu.

Meski demikian, KPK belum menyampaikan materi yang akan didalami dari pemeriksaan Dida.

Baca juga: KPK Panggil Lagi Komut Inhutani V Jadi Saksi Kasus Suap Pengelolaan Hutan

Sebelumnya, KPK menahan tiga tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin pemanfaatan kawasan hutan PT Inhutani V pada Kamis (14/8/2025).

Tiga tersangka tersebut adalah Direktur Utama PT Inhutani V Dicky Yuana Rady; Djunaidi selaku Direktur PT Paramitra Mulia Langgeng (PT PML); dan Aditya selaku staf perizinan SB Grup.

“KPK selanjutnya melakukan penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung tanggal 14 Agustus sampai dengan 1 September 2025 di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK Gedung Merah Putih,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

Asep mengatakan, para tersangka ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan usai terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu (13/8/2025).

Baca juga: 6 Fakta Kasus Suap Izin Hutan: Dirut Inhutani V Tersangka, Rubicon Disita

Atas perbuatan Djunaidi dan Aditya sebagai pihak pemberi, diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Dicky, sebagai pihak penerima, diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.