Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.
DI BAWAH langit terik, jutaan manusia Indonesia bergerak dalam ritme primordial bernama mudik. Namun, Lebaran kali ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena lebih tepat disebut sebagai Lebaran dan mudik minimalis.
Di satu sisi, ada rekor volume kendaraan di jalanan. Namun di sisi lain, pundi-pundi industri pariwisata dan ritel tak serta-merta membengkak akibat selektivitas belanja pemudik yang ekstrem.
Erosi daya beli ini terkonfirmasi oleh survei nasional yang dirilis Litbang Kompas pada awal tahun, yang memberikan sinyal awal mengenai pergeseran fundamental dalam perilaku konsumsi masyarakat Indonesia.
Tercatat hanya sekitar 23,3 persen warga yang menyatakan rencana untuk mudik, penurunan dari angka 25,7 persen pada tahun sebelumnya.
Meskipun Kementerian Perhubungan memprediksi volume pemudik secara absolut tetap masif di angka 143,9 juta jiwa, mencakup 50,6 persen dari total populasi penduduk, angka ini sebenarnya menunjukkan penurunan sekitar 6,9 persen jika dikomparasikan dengan realisasi tahun 2025 yang menembus 154,9 juta orang.
Penurunan ini adalah alarm pertama bagi para pengambil kebijakan ekonomi bahwa ada segmen masyarakat yang mulai menyerah pada tingginya ongkos perjalanan akibat tekanan finansial yang memang kian berat.
Pola mobilitas yang tetap tinggi di tengah penurunan niat ini menunjukkan bahwa mudik telah bergeser dari sekadar pilihan gaya hidup menjadi keharusan sosial yang dipaksakan di tengah keterbatasan anggaran.
Baca juga: Pekik Kritis Terbungkam, Demokrasi Roboh
Penyebab utama dari lesunya gairah konsumsi ini berakar pada erosi daya beli yang nyaris sistemik dan multidimensional.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi tahunan per Februari 2026 telah merayap ke level 4,76 persen, dengan tekanan yang sangat menonjol pada sektor transportasi dan pangan.
Angka inflasi ini adalah representasi dari harga beras, cabai, dan minyak goreng yang merongrong isi dompet masyarakat lapis bawah.
Di sisi lain, masyarakat harus berhadapan dengan kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi per 1 Maret 2026, yang dilakukan secara serentak oleh operator energi seiring lonjakan harga minyak dunia yang menyentuh rata-rata 92 dollar AS per barel.
Harga Pertamax di wilayah Jawa naik menjadi Rp 12.300 per liter, sementara Dexlite menyentuh Rp 14.200 per liter. Kenaikan ini menciptakan efek domino pada biaya logistik yang pada akhirnya membebani harga kebutuhan pokok di meja makan rakyat.
Kondisi ini diperparah oleh fenomena makan tabungan atau dissaving yang kian mengkhawatirkan di tingkat akar rumput.
Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyingkap fakta pahit bahwa simpanan dengan nominal di bawah Rp 1 juta hanya tumbuh tipis 0,72 persen secara tahunan.
Level yang sangat rendah ini menunjukkan bahwa lapisan masyarakat terbawah telah menguras cadangan masa depan mereka demi memenuhi kebutuhan hari ini.
Ketimpangan kian nyata ketika melihat tabungan kaum kaya dengan saldo di atas Rp 5 miliar yang justru melonjak 22,76 persen.
Realitas ini menciptakan jurang konsumsi yang lebar; di mana kelas menengah ke bawah terjepit di antara upah riil yang terkontraksi pada tahun 2025 dan biaya hidup yang terus melonjak.
Penurunan daya beli terkonfirmasi dari turunnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).
Kondisi ini pun ikut menyebabkan masyarakat kelas menengah atas mulai mengalami kenaikan Non-Performing Loan (NPL) kartu kredit hingga dua kali lipat menjadi 1,75 persen, sinyal bahwa tekanan ekonomi mulai merambah ke lapisan sosial yang lebih tinggi.
Baca juga: Ekonomi Seremonial: Ilusi Kelimpahan, Terkuras Diam-diam
