Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bupati Lebak Singgung Kades, Jalan Rusak tetapi Mobil Mewah-mewah: Ke Mana Dana Desa?

Kompas.com, 18 Agustus 2025, 18:56 WIB
Acep Nazmudin,
Eris Eka Jaya

Tim Redaksi

LEBAK, KOMPAS.com - Bupati Lebak, Hasbi Jayabaya, menyoroti kinerja kepala desa di Kabupaten Lebak, Banten.

Menurut Hasbi, masih banyak jalan desa di Lebak yang rusak, tetapi banyak pula kepala desa yang memiliki mobil mewah.

Hal itu dia sampaikan saat pidato upacara peringatan 17 Agustus 1945 di Alun-alun Rangkasbitung.

Awalnya, Hasbi menyebutkan bahwa dalam kepemimpinannya, pembangunan infrastruktur sudah dimulai.

Namun, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Ada sekitar 1.617 kilometer jalan desa yang masih dalam kondisi rusak.

Kemudian, dia mempertanyakan ke mana aliran dana desa digunakan.

Baca juga: 4 Tahun Konsumsi Sabu Dalih Obati Asam Urat, Pimpinan Ormas di Lebak Ditangkap

"Pembangunan jalan desa sudah dimulai, saya ingatkan bagi kepala desa yang hadir, 'ke mana saja dana desa?" kata Hasbi di Alun-alun Rangkasbitung, Minggu (17/8/2025).

Dalam kesempatan itu, Hasbi juga menyinggung bahwa saat ini banyak kepala desa yang memiliki mobil mewah, padahal kondisi jalan di wilayahnya masih rusak.

Hasbi kemudian mengancam akan melakukan audit terhadap kepala desa jika ada penyimpangan dalam penggunaan dana desa.

"Jalan desa rusak, kepala desa mobilnya Fortuner dan Pajero. Jangan macam-macam ke saya, (jika) melawan, 339 kepala desa saya periksa, saya audit," kata Hasbi dalam bahasa Sunda.

Saat dikonfirmasi terkait pidatonya tersebut, Hasbi bilang bahwa pidato itu merupakan bentuk peringatan bupati kepada kepala desa di wilayah Kabupaten Lebak.

"Karena seperti kita tahu, banyak jalan desa masih rusak, sementara kepala desa mobilnya mewah-mewah. Ini sangat-sangat miris. Jadi, jalan desa harus dibangun, itu kuncinya," kata mantan anggota DPR RI ini.

"Itu peringatan, bukan ancaman," lanjut dia.

Baca juga: Tolak Sistem Anggaran, Sudah Satu Tahun Kades dan Staf Desa Kanekes di Lebak Tak Digaji

Hasbi kemudian mengatakan bahwa dia mengajak para kepala desa untuk sama-sama membangun infrastruktur di Kabupaten Lebak.

Dia berharap dana desa bisa dipakai untuk pembangunan jalan desa.

"Ayo bangun desa bergotong-royong dengan pemerintah daerah. Saya beri contoh, ada kebutuhan jalan desa dua kilometer, kemampuan dana desa hanya 500 meter, sisanya bisa dari bupati atau dari pemerintah provinsi," ujar dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang



Terkini Lainnya
Fakta Pria di Kebumen Diduga Cabuli Belasan Anak di Bawah Umur
Fakta Pria di Kebumen Diduga Cabuli Belasan Anak di Bawah Umur
Regional
Aset BUMD Jateng Tembus Rp 118 Triliun, Ahmad Luthfi: Tidak Untung, Tidak Usah Jadi BUMD!
Aset BUMD Jateng Tembus Rp 118 Triliun, Ahmad Luthfi: Tidak Untung, Tidak Usah Jadi BUMD!
Regional
Gugur di Lebanon, Sosok Sertu Ichwan di Mata Eks Atasan: Prajurit Loyal dan Disiplin
Gugur di Lebanon, Sosok Sertu Ichwan di Mata Eks Atasan: Prajurit Loyal dan Disiplin
Regional
Pemprov Maluku Segera Terapkan WFH, Gubernur: Konsekuensi Kondisi Global
Pemprov Maluku Segera Terapkan WFH, Gubernur: Konsekuensi Kondisi Global
Regional
Eks Dirut BUMD Serang Dituntut 6 Tahun Penjara, Jaksa Ungkap Transaksi 'Kickback' di Parkiran Mal
Eks Dirut BUMD Serang Dituntut 6 Tahun Penjara, Jaksa Ungkap Transaksi 'Kickback' di Parkiran Mal
Regional
Maaf-maafan, Bupati dan Wabup Lebak Berdamai Usai Ribut Saat Halalbihalal
Maaf-maafan, Bupati dan Wabup Lebak Berdamai Usai Ribut Saat Halalbihalal
Regional
ASN Jateng Mau WFH? Siap-siap Lokasi Rumah Dipantau Ketat lewat 'Tagging'
ASN Jateng Mau WFH? Siap-siap Lokasi Rumah Dipantau Ketat lewat "Tagging"
Regional
Kericuhan Pecah di Mimika, Hujan Panah Warnai Proses Kremasi Korban Pembunuhan
Kericuhan Pecah di Mimika, Hujan Panah Warnai Proses Kremasi Korban Pembunuhan
Regional
Sanksi WFH ASN Kaltim: Tak Absen TPP Dipotong 1 Persen per Hari, Tak Lapor 2 Persen
Sanksi WFH ASN Kaltim: Tak Absen TPP Dipotong 1 Persen per Hari, Tak Lapor 2 Persen
Regional
Masih Ada Parkir Liar di Indomaret Banyumas? Laporkan ke Nomor Ini
Masih Ada Parkir Liar di Indomaret Banyumas? Laporkan ke Nomor Ini
Regional
Natalius Pigai, Penguatan HAM, dan Masa Depan Indonesia...
Natalius Pigai, Penguatan HAM, dan Masa Depan Indonesia...
Regional
Soal WFH Tiap Jumat, Bupati Ende: Kita Sudah Mulai Sejak Awal Tahun
Soal WFH Tiap Jumat, Bupati Ende: Kita Sudah Mulai Sejak Awal Tahun
Regional
Sekolah Ini Bikin Orang Tua Tak Bisa Dibohongi Absensi Anak lewat Aplikasi 'Si Apik'
Sekolah Ini Bikin Orang Tua Tak Bisa Dibohongi Absensi Anak lewat Aplikasi "Si Apik"
Regional
Soal Kebijakan WFH, Wali Kota Ambon: Kita Sudah Lakukan, Tinggal Disesuaikan Saja
Soal Kebijakan WFH, Wali Kota Ambon: Kita Sudah Lakukan, Tinggal Disesuaikan Saja
Regional
Dua Nelayan di Indramayu Hilang Misterius Saat Melaut, Tim SAR Dikerahkan Pencarian
Dua Nelayan di Indramayu Hilang Misterius Saat Melaut, Tim SAR Dikerahkan Pencarian
Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau
Bupati Lebak Singgung Kades, Jalan Rusak tetapi Mobil Mewah-mewah: Ke Mana Dana Desa?
Akses penuh arsip ini tersedia di aplikasi KOMPAS.com atau dengan Membership KOMPAS.com Plus.
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Unduh KOMPAS.com App untuk berita terkini, akurat, dan terpercaya setiap saat