SURABAYA, KOMPAS.com - Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan sekelompok ibu-ibu yang memaksa meminta sumbangan senilai antara Rp 500.000 sampai Rp 1 juta kepada salah satu toko vape di Surabaya.
“Pada hari Kamis (7/8/2025) telah terjadi pungutan liar berkedok sumbangan di toko saya,” ujar pemilik toko mengawali video tersebut.
Menurut para ibu itu, sumbangan tersebut akan digunakan untuk acara perayaan 17 Agustus.
Namun, karena pemilik toko tidak mau memberikan sumbangan dengan besaran nilai tersebut, akhirnya terjadi pertengkaran antara kedua pihak.
“Yang benar ko, enggak bisa, sumbangan kampung saja minimal Rp 50.000 ko,” kata ibu-ibu tersebut.
Baca juga: Kena Pungli Modus Agustus-an, Pemilik Toko di Surabaya Lapor Polisi
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi toko yang terletak di Jalan Gemblongan Nomor 30, Kecamatan Bubutan, Surabaya, Jawa Timur.
Dalam unggahan video YouTube di akun resminya, Selasa (12/8/2025), pemilik toko vape, Kevin, mengaku saat itu dia akan memberikan sumbangan sekitar Rp 5.000 sampai Rp 10.000.
Namun, sekelompok ibu-ibu tersebut memaksanya untuk memberikan sumbangan yang lebih dari itu.
“Kalau ada orang minta sumbangan itu memang selalu saya kasih, cuma waktu itu ya saya bilang kalau saya adanya hanya segini,” kata Kevin kepada Cak Ji.
Selain itu, ketika Kevin meminta bukti surat edaran sumbangan secara resmi, ibu-ibu itu juga tidak dapat memberikannya.
“Kalau misal sebelumnya sudah ada woro-woro (pemberitahuan) terkait sumbangan itu pasti saya sudah prepare dengan yang lebih besar. Lagian landasan hukumnya apa kok sumbangan harus berpatok nilai minimal?” katanya.
Baca juga: Toko di Surabaya Didatangi Emak-emak, Diduga Pungli Modus Minta Sumbangan Agustus-an
Sementara itu, Ketua RW 3 Gemblongan, Suratin membantah adanya tuduhan warganya yang mematok sumbangan dengan nominal tertentu.
Ia mengatakan bahwa sekelompok ibu yang menagih sumbangan tersebut merupakan kader Surabaya Hebat (KSH) yang ditunjuk resmi oleh pihak RW.
“Mereka itu enggak pernah bilang harus membayar antara Rp 500.000 sampai Rp 1 juta, nggak pernah ada bilang nominal segitu,” kata Suratin.
Menurutnya, sebelum melakukan penagihan, pihaknya telah menunjukkan proposal resmi terkait rencana perayaan 17 Agustus.