Cegah ASN Pemprov Jatim Bolos WFH, Anggota DPRD Minta BKD Perjelas Aturan

SURABAYA, KOMPAS.com - DPRD Jawa Timur ingin Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memiliki standar operasional prosedur (SOP) untuk pengawasan Aparatur Sipil Negara (ASN) saat work from home (WFH).

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah menetapkan ASN bekerja secara WFH setiap Rabu mulai 1 April 2026 untuk efisiensi energi dan respon atas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah gejolak kenaikan harga minyak dunia akibat konflik negara kawasan Timur Tengah.

Baca juga: Wabup Bangkalan Sebut WFH Bukan Berarti Libur: Penilaian Kinerja Pengaruhi TPP

Anggota Komisi A DPRD Jatim, Sumardi mengaku mendukung kebijakan yang juga menjadi arahan dari Pemerintah Pusat tersebut asal pelayanan tetap berjalan maksimal.

“Kita sangat mendukung program itu. Yang penting, tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat dan betul-betul dilaksanakan sesuai tusi (tugas dan fungsi) masing-masing ASN,” kata Sumardi saat dikonfirmasi, Kamis (26/3/2026).

Sumardi ingin parameter WFH harus jelas supaya tidak sekadar kebijakan formalitas.

Artinya, harus ada kontroling dari BKD agar ASN tetap menjalankan tugas meski tidak di kantor atau lapangan.

“Aturan WFH ini harus jelas, tidak hanya di internal OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tapi juga BKD. Kita harus punya semacam SOP atau standar kinerja dari masing-masing ASN,” tegasnya.

Baca juga: Plt Bupati Ponorogo Nilai WFH ASN Belum Mendesak, Sebut Jarak Tempuh Dekat dan Tak Macet

Tujuannya, untuk mencegah adanya penyelewengan tugas atau penyimpangan yang berpotensi dilakukan oleh ASN secara personal.

“Tetap menghadapkan disiplin yang tinggi supaya tidak disepelekan karena dianggap ini tidak ada pengawasan, tidak ada ukuran yang jelas kinerja di rumah itu bagaimana,” ujarnya

DPRD Jatim tidak ingin ASN menganggap remeh setiap tanggung jawab meski sedang WFH.

Sehingga kebijakan ini benar-benar tercapai bisa menghemat konsumsi BBM.

“Jangan sampai malah nanti meninggalkan troublemaker baru terkait dengan kebijakan WFH. Contoh mungkin itu tidak dilakukan secara sepenuhnya dan sepatutnya,” pungkasnya politikus Golkar tersebut.