Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahmad Tohari dan Cerita di Balik Ronggeng Dukuh Paruk, Pulang Kampung dan Dituduh PKI

Kompas.com, 31 Maret 2026, 10:01 WIB
Luqman Sulistiyawan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

"Saya itu sering melihat orang-orang PKI ditembak di depan umum. Tentu saja saya jadi simpati kepada orangnya, kepada manusianya. Bukan simpati kepada paham. Saya tidak simpati pada paham komunisme."

KOMPAS.com - Pernyataan simpatik terhadap korban pembantaian pasca-peristiwa 30 September 1965 dilontarkan sastrawan Ahmad Tohari saat ditanya alasan di balik penulisan novel Ronggeng Dukuh Paruk.

Tohari yang lahir dan tumbuh di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menyaksikan secara langsung pembantaian yang terjadi sepanjang 1965-1966.

Masih lekat di ingatan Tohari saat sejumlah orang yang dianggap anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) direnggut nyawanya di depan khalayak umum. Tentara mengundang warga di desa untuk menyaksikan peristiwa sadis itu.

Adegan pembunuhan yang ia saksikan terus menghantuinya. Bahkan, Ahmad Tohari enggan menggambarkan bagaimana kengerian yang ia lihat di masa lampau secara detail.

"Waktu itu saya SMA kelas 2. Jadi sudah cukup tahu. Nonton berkali-kali orang PKI dibunuh. Cukup mengerikan, enggak usah saya cerita," ujar Tohari saat ditemui di rumahnya, Desa Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Kamis (26/3/2026).

Peristiwa pembunuhan itu membuat Tohari gelisah. Hatinya bergelok. Tohari tidak tega melihat manusia dibunuh dengan cara keji.

Apalagi, mereka yang dibunuh tidak semuanya anggota PKI. Ada yang sekadar simpatisan atau bahkan dituduh PKI dengan alasan tidak berdasar.

Butuh waktu sekitar 15 tahun bagi Tohari untuk menumpahkan kegelisahannya dalam sebuah tulisan.

Pada periode 1980-an, saat bekerja sebagai redaktur harian Merdeka di Jakarta, Tohari mulai menulis naskah Ronggeng Dukuh Paruk. Naskah itu digarap di sela kesibukannya menyunting tulisan wartawan.

"Jadi kalau pagi menjadi editor harian Merdeka, kalau malam menjadi penulis ronggeng," ujar Tohari.

Sambil menyesap kopi hitam, Tohari bercerita bahwa menerbitkan novel terkait peristiwa 1965-1966 di era Orde Baru bukan perkara mudah.

Apalagi jika karya itu bertentangan dengan pemerintahan Soeharto yang membenarkan pembantaian terhadap orang-orang PKI. Risiko gagal terbit atau disita sudah hampir jadi barang pasti.

Novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad TohariGramedia Pustaka Utama Novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari

Meski begitu, Ahmad Tohari tidak habis akal. Ia menyiasatinya dengan menyajikan cerita kehidupan seorang ronggeng di bagian awal novel.

Tohari banyak mendiskripsikan bagaimana dahsyatnya tarian dan kecantikan tokoh ronggeng bernama Srintil.

Dia juga dengan apik menggambarkan sebuah desa yang warganya memuja ronggeng. Sama sekali tidak ada kesan bahwa pria kelahiran 13 Juni 1948 akan membahas peristiwa 1965-1966.

Ahmad Tohari baru bercerita mengenai peristiwa itu pada bagian ketiga dari trilogi Ronggeng Dukuh Paruk.

"Pada akhir bab ketiga baru saya masuk ke tujuan yang sebenarnya yaitu menceritakan G30S (Gerakan 30 September). Cerita pembunuhan itu pun tidak berani secara langsung. Sebab kalau langsung pasti tidak ada penerbit," ucap pria yang bulan Juni nanti akan menginjak usia 78 tahun. 

Menurut Tohari, tokoh Srintil yang ia tulis terinspirasi dari seorang ronggeng di Banyumas. Tohari mengenalnya. Ia sering datang ke rumah Tohari untuk membeli kain batik yang dijual oleh ibunya pada 1960-an.

Meski sempat ditahan tentara, namun nasibnya tidak setragis tokoh Srintil. Ia tidak sampai menjadi gila. Ronggeng yang dikenal Tohari ditahan tentara karena tampil dalam acara Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra).

"Setelah ditahan dua tahun, dia kembali, di-drop dengan Jeep di pematang sawah, ditinggal. Yang nge-drop ya tentara," kata Tohari.

Namun, Tohari enggan menyebut nama asli ronggeng yang menginspirasinya menciptakan tokoh Srintil. Namanya masih menjadi misteri hingga saat ini.

Pulang kampung

Awal tahun 1981 Tohari harus mengambil langkah penting di hidupnya. Dia memutuskan tetap menjadi redaktur di harian Merdeka, atau pulang kampung untuk menjadi sastrawan.

Lewat pertimbangan panjang, Tohari memilih yang kedua. Ia pulang ke Banyumas untuk merampungkan naskah Ronggeng Dukuh Paruk.

Bagi Tohari, suasana di desa membantunya menggali ide. Apalagi latar cerita yang dibangun di novel Ronggeng Dukuh Paruk adalah pedesaan yang dikelilingi sawah dengan banyak pepohonan.

Ahmad Tohari di halaman rumahnya, Desa Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas. Kompas.com/Luqman Sulistiyawan Ahmad Tohari di halaman rumahnya, Desa Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas.

Ahmad Tohari mengaku tidak bisa menulis secara apik jika berada di kota besar seperti Jakarta.

Dalam proses menulis, Tohari ingin selalu mendengar suara burung, kokok ayam, suara anak-anak kecil berlarian dan segalanya yang berkaitan dengan desa.

"Dengan berada di kampung saya lebih merasa benar-benar hidup daripada di Jakarta," kata Tohari.

Dia lantas menyodorkan surat pengunduran diri kepada atasannya di harian Merdeka yakni jurnalis senior, BM Diah. Ahmad Tohari dengan yakin melepas kariernya sebagai redaktur harian Merdeka.

Tekad itu mulai diwujudkan Tohari. Ia menaiki motor vespa dari Jakarta menuju Banyumas.

Perjalanan 360 kilometer ia tempuh sambil membawa mesin ketik merek "Brother" yang diletakkan di jok belakang. Mesin ketik itu menjadi senjata Tohari merampungkan novelnya.

Selama empat bulan, Tohari sama sekali tidak bekerja. Ia fokus merampungkan naskah Ronggeng Dukuh Paruk. Tohari muda yang saat itu sudah berkeluarga, menggantungkan hidupnya pada gaji sang istri, Syamsiah.

Syamsiah bekerja sebagai guru honorer di Banyumas dengan gaji pas-pasan. Ibu Tohari juga sesekali memberi bantuan untuk makan sehari-hari.

"Saya paksa sampai penderitaan itu selesai. Ketika sudah selesai saya kembali bekerja di Jakarta. Tapi pindah ke Majalah Amanah. Di sana bekerja sampai bosen, kemudian pulang ke desa lagi," kenang pria yang identik dengan kemeja dan songkok hitam itu.

Tohari merasa puas dengan hasil akhir naskah Ronggeng Dukuh Paruk. Selain menarik dari segi esensi cerita, menurut Tohari bahasa yang ia gunakan juga enak dibaca dan sesuai dengan kaidah penulisan.

Dia menyebut novel Ronggeng Dukuh Paruk ditulis dengan bahasa Indonesia yang tertib.

"Bahasanya itu bahasa yang sudah final tidak bisa diedit lagi. Kalau yang mau menulis lebih baik, saya tantang. Bisa menulis lebih baik dari Ronggeng Dukuh Paruk dalam hal bahasa, saya tantang," ungkap Tohari.

Ahmad Tohari saat diwawancara Kompas.com, Kamis (26/3/2026). 

Faith Liberta Muhammad Ahmad Tohari saat diwawancara Kompas.com, Kamis (26/3/2026).

Ronggeng Dukuh Paruk hingga kini masih menjadi bacaan yang banyak digandrungi pencinta sastra. Novel ini telah berulang kali cetak ulang sejak pertama kali terbit pada 1982.

Selain itu, novel tersebut juga diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa seperti Belanda, Jepang, Jerman serta Inggris.

Tohari membeberkan, pada periode Juli hingga Desember 2025 novel fenomenalnya itu laku keras, 14.000 eksemplar terjual.

"Percaya nggak pada semester kemarin, Juli sampai Desember itu terjual 14.000 eksemplar. Pantes royalti saya Rp 300 juta hahaha," kelakar Tohari dengan raut wajah sumringah.

Namun, bagi Tohari ada yang lebih penting dan membuatnya bahagia. Kebahagiaan muncul saat mengetahui banyak anak muda membaca masa lalu Indonesia melalui novel Ronggeng Dukuh Paruk.

Dituduh PKI

Sejak awal menulis novel Ronggeng Dukuh Paruk, Tohari menyadari langkahnya itu penuh risiko. Sebagai orang yang lahir di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU), menulis soal ronggeng dianggap tabu.

Saat Ronggeng Dukuh Paruk terbit, beberapa orang NU melontarkan kritikan kepada Tohari. Obyek ronggeng yang diangkat Tohari dalam ceritanya dianggap bertentangan dengan tradisi santri maupun ajaran agama.

Namun, Tohari tak mau ambil pusing. Ia menjawabnya dengan dalil yang menyebut bahwa apa yang ada di langit dan bumi merupakan milik Allah.

Tohari menafsirkan bahwa ronggeng yang ada di bumi juga kepunyaan Allah. Sehingga tidak ada salahnya jika ia mengangkat cerita ronggeng.

"Nah, ronggeng itu di bumi. Jadi milik Allah. Kalau tidak percaya kalian jadi kafir. Ayo pilih mana ? Mereka menyadari. Yang saya tulis penghuni bumi, yang semuanya milik Allah. Masa membahas milik Allah enggak boleh? Boleh dong," ujar Tohari.

Namun masalah tidak sampai di situ. Secara mendadak Tohari dijemput oleh tentara di rumahnya. Ia diinterogasi selama lima hari.

Ahmad Tohari dipaksa mengaku sebagai anggota PKI. Tohari menolak. Sebab, ia bukanlah bagian dari partai tersebut.

"Ampun saya itu. Dituduh PKI. Intinya saya suruh ngaku bahwa saya PKI. Padahal saya bukan PKI," tutur bapak lima anak ini.

[ARSIP FOTO] Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) versi Musyawarah Luar Biasa Parung Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memberikan tausyiah di hadapan peserta Dialog Kebangsaan Pemberantasan Korupsi di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Minggu (15/6/2008).KOMPAS / TOTOK WIJAYANTO [ARSIP FOTO] Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) versi Musyawarah Luar Biasa Parung Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memberikan tausyiah di hadapan peserta Dialog Kebangsaan Pemberantasan Korupsi di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Minggu (15/6/2008).

Di hari kelima, tentara bertanya kepada Tohari apakah ada orang yang bisa menjamin dan memastikan bahwa ia bukan anggota PKI.

Mendengar pertanyaan itu Tohari diam sejenak. Ia meminta secarik kertas dan pulpen. Di kertas itu Tohari menulis nama Abdurrahman Wahid (Gus Dur) beserta nomor teleponnya.

"Saya bilang, telepon orang ini. Dia akan mengatakan bahwa saya bukan PKI. Ternyata mereka (tentara) enggak berani menelepon. Malah saya disuruh pulang," ungkap Tohari.

Tohari sendiri mengenal Gus Dur saat bekerja sebagai redaktur di Jakarta. Kebetulan, lokasi tempat kerja Tohari dekat dengan kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Saat itu, Tohari kerap bertemu Gus Dur di kantor PBNU untuk bertukar pikiran atau sekadar mengobrol ringan. 

Sebagai cucu pendiri Nahdlatul Ulama Hasyim Asy'ari, Gus Dur memang memiliki pemikiran terbuka, juga terkait peristiwa yang terjadi usai G30S.

Gus Dur secara terbuka juga pernah meminta maaf atas keterlibatan warga Nahdliyin dalam pembunuhan terhadap simpatisan, kader, bahkan orang-orang yang dituduh komunis tanpa putusan pengadilan.

"Dari dulu pun, saya sudah minta maaf. Bukan sekarang saja, tanyakan pada teman-teman di lembaga swadaya masyarakat (LSM). Saya sudah meminta maaf atas segala pembunuhan yang terjadi terhadap orang-orang yang dikatakan sebagai komunis," kata Gus Dur 14 Maret 2000, seperti dimuat di Harian Kompas, 15 Maret 2000.

"Buktikan dong secara pengadilan, enggak begitu saja terjadi. Dan, maaf ya, hal semacam itu terjadi, justru banyak pembunuhan dilakukan oleh anggota NU. Padahal saya Ketua NU, untungnya setelah itu (setelah peristiwa G30S terjadi-Red). Saya enggak pernah nutup-nutupi, memang begitu kok," ujar Gus Dur.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang



Terkini Lainnya
INFOGRAFIK: Muncul Hoaks Prabowo dan Trump Pamerkan Produk Olahan Babi
INFOGRAFIK: Muncul Hoaks Prabowo dan Trump Pamerkan Produk Olahan Babi
Hoaks atau Fakta
[HOAKS] Farel Prayoga Meninggal Dunia pada 1 April 2026
[HOAKS] Farel Prayoga Meninggal Dunia pada 1 April 2026
Hoaks atau Fakta
[HOAKS] Pigai Sebut Yaqut Tidak Melanggar HAM karena Korupsi Sesuai Prosedur
[HOAKS] Pigai Sebut Yaqut Tidak Melanggar HAM karena Korupsi Sesuai Prosedur
Hoaks atau Fakta
[KLARIFIKASI] Foto Ronaldo Bentangkan Bendera Portugal Diedit Jadi Bendera Palestina
[KLARIFIKASI] Foto Ronaldo Bentangkan Bendera Portugal Diedit Jadi Bendera Palestina
Hoaks atau Fakta
INFOGRAFIK: Hoaks Bandara Terbesar di AS Hancur Lebur, Simak Faktanya
INFOGRAFIK: Hoaks Bandara Terbesar di AS Hancur Lebur, Simak Faktanya
Hoaks atau Fakta
[HOAKS] Bahlil Sebut PLN Merugi karena Rakyat Tidak Hemat Listrik
[HOAKS] Bahlil Sebut PLN Merugi karena Rakyat Tidak Hemat Listrik
Hoaks atau Fakta
[HOAKS] Dirjen Bimas Hindu Umumkan Bantuan Rp 15,2 Miliar
[HOAKS] Dirjen Bimas Hindu Umumkan Bantuan Rp 15,2 Miliar
Hoaks atau Fakta
[KLARIFIKASI] Video Ribuan Burung di Texas, Bukan Gagak di Tel Aviv
[KLARIFIKASI] Video Ribuan Burung di Texas, Bukan Gagak di Tel Aviv
Hoaks atau Fakta
[HOAKS] Kemenaker Mulai Salurkan BSU Rp 600.000
[HOAKS] Kemenaker Mulai Salurkan BSU Rp 600.000
Hoaks atau Fakta
INFOGRAFIK: Hoaks Prabowo Nyatakan Indonesia Siap Berperang, Simak Bantahannya
INFOGRAFIK: Hoaks Prabowo Nyatakan Indonesia Siap Berperang, Simak Bantahannya
Hoaks atau Fakta
[KLARIFIKASI] Video Ronaldo Ucapkan Kalimat Syahadat adalah Konten AI
[KLARIFIKASI] Video Ronaldo Ucapkan Kalimat Syahadat adalah Konten AI
Hoaks atau Fakta
INFOGRAFIK: Muncul Hoaks Wapres Gibran Pernah Bertemu Ayatollah Ali Khamenei
INFOGRAFIK: Muncul Hoaks Wapres Gibran Pernah Bertemu Ayatollah Ali Khamenei
Hoaks atau Fakta
[KLARIFIKASI] Video Serangan Drone di Bahrain, Bukan Citibank Dubai
[KLARIFIKASI] Video Serangan Drone di Bahrain, Bukan Citibank Dubai
Hoaks atau Fakta
[HOAKS] Tautan untuk Akses Bantuan Budi Daya Ikan dari Dinas Perikanan
[HOAKS] Tautan untuk Akses Bantuan Budi Daya Ikan dari Dinas Perikanan
Hoaks atau Fakta
[KLARIFIKASI] Foto Ini Kecelakaan pada 2018, Bukan Arus Balik 2026
[KLARIFIKASI] Foto Ini Kecelakaan pada 2018, Bukan Arus Balik 2026
Hoaks atau Fakta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Komentar
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau