Riset Monash University Ungkap Pelanggaran Fatal Keamanan Pangan MBG dan Solusinya

KOMPAS.com - Kasus anak-anak keracunan karena mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi isu serius.

Berbagai kejadian keracunan yang berujung perawatan di rumah sakit berseliweran di media sosial.

Tim peneliti dari Monash University, Indonesia, yang terdiri dari Henry Surendra, Arif Sujagat, dan Grace Wangge, menulis artikel ilmiah berjudul "Mitigating Food Safety Risks in Indonesia's Free School Meals Programme" yang dipublikasikan di jurnal The Lancet Regional Health – Southeast Asia untuk mengurai masalah dasar dan solusi dari keracunan MBG.

Henry dan Grace merupakan Associate Professor (profesor madya) program Master of Public Health di Monash University Indonesia, sedangkan Arif merupakan peneliti lulusan The Australian National University.

Artikel tersebut mengungkapkan berbagai pelanggaran prinsip dasar keamanan pangan MBG dari hasil wawancara dengan 162 petugas surveilans kesehatan di berbagai daerah di Indonesia.

"Berdasarkan kajian terhadap dokumen kebijakan, laporan resmi pemerintah, serta wawancara dengan petugas surveilans kesehatan, hingga 31 Desember 2015 tercatat 177 Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan makanan yang berdampak pada lebih dari 20.000 siswa di 127 kabupaten/kota di 33 provinsi. Angka kasus ini sangat mungkin lebih rendah dari kondisi sebenarnya akibat keterbatasan pelaporan," demikian tertulis dalam laporan.

Baca juga: Guru Honorer Gugat UU APBN, Gara-gara MBG Anggaran Pendidikan Dipangkas

Beban Kerja SPPG Padat

Henry dan tim menyoroti Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru dibentuk pemerintah sekitar empat bulan sebelum MBG diluncurkan pada Januari 2025.

Kemudian, BGN ditugaskan untuk mengoordinasikan pembentukan Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sementara setiap unit SPPG harus memproduksi 3.000–4.000 porsi makanan per hari untuk melayani 15–20 sekolah, termasuk menyediakan makanan bagi posyandu setiap bulan.

"Aktivitas ini menuntut jadwal kerja yang sangat padat, bahkan mencakup proses memasak pada malam hari. Desain sistem yang sangat tersentralisasi, tanpa didahului penilaian kesiapan yang memadai, telah membebani unit pelaksana di lapangan. Kondisi ini diduga kuat berkontribusi pada meningkatnya risiko kesalahan operasional dan kejadian keracunan pangan," tutur tim peneliti dalam artikel.

Belum lagi, berdasarkan data BGN, dari 11.592 unit SPPG yang beroperasi, hanya 198 unit yang memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi (SLHS).

Lalu, hanya 26 unit yang memenuhi standar internasional seperti Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP).

Prinsip Dasar yang Dilanggar

Beberapa pelanggaran prinsip dasar yang ditemui meliputi petugas SPPG memasak tanpa alat pelindung diri, praktik mencuci tangan yang buruk, penyimpanan bahan mentah pada suhu tidak aman, serta makanan matang yang dibiarkan pada suhu ruang selama 7 sampai 8 jam sebelum dikonsumsi.

"Jauh melampaui batas aman empat jam yang direkomendasikan WHO," ungkap tim peneliti.

Terungkap pula bahwa wadah makanan sering dikeringkan menggunakan kain yang tidak steril.