Sekolah Kedinasan Imigrasi Apakah Masih Ada? Cek Syarat Daftarnya

KOMPAS.com - Siswa kelas 12 mungkin banyak yang bertanya-tanya, apakah sekolah kedinasan imigrasi masih ada?

Sekolah kedinasan imigrasi jadi salah satu favorit para siswa karena menawarkan beberapa benefit. Seperti kuliah gratis dan lulus menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM.

Sebelum tahun 2025, KemenkumHAM punya dua sekolah kedinasan, yakni Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip).

Namun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di era Kabinet Merah Putih dipecah menjadi tiga kementerian teknis dan satu kementerian koordinator untuk memaksimalkan fokus kinerja.

Baca juga: 2 Jurusan Politeknik Imipas, Sekolah Kedinasan Baru yang Dibuka 2026

KemenkumHAM dipecah jadi 3 kementerian

Perubahan ini resmi berlaku dengan koordinasi di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Berikut adalah pecahannya:

1. Kementerian Hukum: Fokus pada regulasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan, dan pelayanan hukum (AHU, Kekayaan Intelektual).

2. Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM): Fokus pada perlindungan, pengawasan, dan diplomasi HAM.

3. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan: Fokus pada pengelolaan lapas, pembinaan narapidana, dan layanan imigrasi.

Kini Kementerian Hukum punya sekolah kedinasan sendiri yakni Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin).

Sedangkan dua sekolah kedinasan KemenkumHAM terdahulu yakni Poltekim dan Poltekip digabung menjadi Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan (Politeknik Imipas).

Politeknik Imipas akan memiliki dua bidang ilmu atau jurusan, dengan enam konsentrasi atau peminatan di dalamnya.

Dikutip dari akun Instagram @pemasyarakatanlampung Senin (30/3/2026), pendaftaran Poltek Imipas akan dibuka sebentar lagi.

Baca juga: 4 Jurusan Poltekpin, Sekolah Kedinasan Baru yang Siap Buka Tahun 2026

Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan (Poltekimipas) kini resmi berada di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, sesuai Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Nomor 15 Tahun 2025.

Dengan dua rumpun keilmuan:

1. Keimigrasian