Gedung DPRD Jabar Jadi Tempat Sampah, Simbol Protes Tindakan Represif Aparat

KOMPAS.com - Sejumlah orang yang tergabung dalam Rakyat Anti Penggusuran menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Kamis (4/9/2025) sekitar pukul 11.00 WIB.

Aksi tersebut diwarnai dengan pelemparan bungkusan sampah ke arah gerbang gedung DPRD sebagai simbol protes terhadap sikap dewan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

Koordinator aksi, Angga, menjelaskan bahwa pelemparan sampah merupakan bentuk perlawanan terhadap tindakan represif aparat keamanan yang terjadi dalam unjuk rasa sebelumnya.

"Kita melakukan aksi responsif atas beberapa runtutan aksi selepas turun aksi di tanggal 29 Agustus lalu. Yang mana beberapa hari setelahnya terlalu banyak represifitas aparat yang dilakukan baik itu Polri maupun TNI," ujar Angga kepada wartawan.

Baca juga: 40 Kubik Sampah Demo Bandung Diangkut, Warga Kena Imbas

Angga bahkan mengibaratkan Gedung DPRD Jawa Barat sebagai tempat sampah, karena menurutnya para anggota dewan enggan menemui masyarakat untuk mendengarkan keresahan publik.

"Maka tema hari ini buang sampah pada tempatnya. Dan supaya mereka sendiri juga berpikir bahwa artinya tidak ada perbedaan dari para dewan yang bergeming, tidak mau menyadari diri, koruptor dibiarkan bebas, partai-partai bergeming juga dan lain sebagainya," tambahnya.

Apa Saja Tuntutan Rakyat Anti Penggusuran?

Dalam aksi tersebut, massa membawa sepuluh tuntutan utama. Salah satunya adalah menolak represifitas aparat keamanan.

"Kami menolak represifitas aparat yang terus-menerus dilakukan secara membabi buta, baik TNI maupun Polri. Militer, kami tidak menginginkan adanya militer di tengah-tengah sipil," tegas Angga.

Selain itu, mereka juga menuntut reformasi Polri dan meminta pertanggungjawaban atas kematian 10 warga Indonesia dalam gelombang aksi Agustus-September. Massa juga mendesak pembebasan pengunjuk rasa yang ditangkap oleh Polda Jawa Barat.

Baca juga: Pasca Demonstrasi, Event Asia Africa Festival dan Hari Jadi Kota Bandung Diundur

Tuntutan lainnya meliputi pemberantasan korupsi hingga pembatalan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan TNI.

"Kami menyuarakan koruptor, hukum mati, dan miskinkan koruptor. Sita semua aset koruptor. Untuk Dewan secara khusus di Jawa Barat, kami meminta digagalkannya kerja sama antara Pemprov Jabar dengan TNI," pungkas Angga.

Bagaimana Dampak Aksi Ini terhadap Kondisi Kota Bandung?

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung mencatat adanya lonjakan volume sampah pascaaksi unjuk rasa di sekitar Gedung DPRD Jabar dan Gedung Sate.

Kepala DLHK Kota Bandung, Darto, mengatakan peningkatan sampah mulai terasa sejak Sabtu (31/8/2025), sehari setelah aksi besar pada Jumat (30/8/2025).

"Hari Sabtu kemarin ada penambahan sampah empat mobil pickup atau sama dengan 8 kubik, enggak terlalu signifikan," kata Darto di Balai Kota Bandung.

Baca juga: Tanggapi Pelajar Ikut Demo, Bupati Bandung: Jangan Sampai Terprovokasi Penyusup di Sekolah

Namun, lonjakan terbesar terjadi pada Minggu (1/9/2025) ketika sejumlah bangunan di sekitar Gedung DPRD Jabar terbakar. Salah satunya restoran yang menyumbang volume sampah cukup besar.