BANDUNG, KOMPAS.com - Bupati Bandung Dadang Suptiatna mengaku telah menginstruksikan kepala sekolah di tingkat SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta, untuk memantau peserta didik agar tidak terlibat dalam aksi unjuk rasa yang saat ini tengah membara di beberapa wilayah.
Seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bandung, kata Dadang, sudah mengintruksikan agar para kepala sekolah dan siswa menandatangani pakta integritas.
Pakta integritas tersebut antara lain berisi tentang komitmen pihak sekolah dan pelajar yang menyatakan tidak akan ikut terlibat dalam aksi unjuk rasa.
Baca juga: Warga Resah Harga Beras Naik dari Bulan Lalu, Bupati Bandung: Tak Usah Khawatir...
Menurutnya, para pelajar tersebut masih di bawah umur untuk ikut serta dalam aksi demo.
"Saya bersama jajaran Forkopimda siap hadir di sekolah-sekolah sewaktu-waktu, apabila ada acara seremonial. Apalagi kalau bisa untuk menyaksikan penandatangan Pakta Integritas antara pihak sekolah dengan para pelajar," kata Bupati yang ditemui di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (4/9/2025).
Meski pada Rabu (3/9/2025) kantor Pemda Kabupaten Bandung sempat didatangi sejumlah massa untuk menyampaikan aspirasinya, Dadang menilai sampai sejauh ini situasi dan kondisi Kabupaten Bandung masih kondusif.
Mengantisipasi pelajar mengikuti aksi unjuk rasa, Dadang telah mengintruksikan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) agar menjadwalkan setidaknya sebulan sekali ada agenda pertemuan dengan pihak sekolah dan pelajar.
Nantinya, Kadisdik bersama kepala sekolah, kata Dadang, harus mampu mendeteksi dini gejala ketidakberesan di kalangan siswanya.
Baca juga: Bupati Bandung Pastikan Tak Naikkan PBB, Khawatir Ganggu Inflasi
"Saya titip atas nama rakyat Kabupaten Bandung kepada seluruh kepala sekolah SMA/SMK, baik negeri maupun swasta, untuk menjaga siswanya agar jangan sampai ikut terlibat dalam aksi unjuk rasa karena mereka masih terbilang di bawah umur," katanya.
Dadang mencontohkan kejadian rusuh dalam aksi unjuk rasa di Kota Bandung atau Gedung DPRD Jawa Barat yang melibatkan banyak elemen masyarakat.
Bahkan, di Kabupaten Subang terdeteksi penyusup ratusan pengunjuk rasa yang ternyata masih berstatus pelajar.
"Jangan sampai siswa kita terprovokasi oleh penyusup yang masuk ke lingkungan sekolah dan melakukan ajakan demo. Anak sekolah jangan sampai terbawa arus," tandas Dadang.
Tak hanya itu, Dadang melihat penyusupan dalam aksi demonstrasi tidak terjadi secara langsung saja, tetapi juga melalui online, yang diakses lewat handphone maupun media sosial.
Baca juga: Bupati Bandung Irit Bicara Ditanya soal Tanggapan Dugaan Kasus BUMD PT BDS
"Kita juga harus bisa memantau melalui handphone di mana keberadaan atau posisi para siswa melalui dashboard dari aplikasi tertentu. Tentu ini sebaiknya kita sikapi," ujarnya.
Sebelumnya, aksi unjuk rasa di beberapa wilayah masih terus berlangsung.
Di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, aksi unjuk rasa berlangsung kemarin, Rabu (4/9/2025) sore.
Sejumlah massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Kabupaten Bandung (Gema) melakukan demonstrasi di depan kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung.
Beberapa isu, nasional dan lokal, dibawa oleh Gema untuk disampaikan langsung kepada pejabat Kabupaten Bandung.
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini