BOGOR, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan seluruh biaya perawatan korban ambruknya bangunan Majelis Taklim Asohibiyya, Ciomas, Kabupaten Bogor, akan ditanggung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
Hal itu disampaikan saat menjenguk para korban luka yang masih dirawat sampai hari ini di RSUD Kota Bogor, Senin (8/9/2025).
"Alhamdulillah, penanganan berjalan dengan baik dan seluruh pasien ditangani dengan baik. Ada yang dirujuk ke rumah sakit di Jakarta karena kondisinya sangat akut, ada juga yang sudah pulang untuk rawat jalan," ucap Dedi saat di RSUD Kota Bogor.
"Yang penting semua korban bisa sembuh dan seluruh biaya perawatan ditanggung Pemprov Jabar," katanya.
Dedi menegaskan kehadiran Pemprov Jabar bertujuan menyelesaikan persoalan publik, terutama terkait penanganan korban.
Selain itu, ia juga menyoroti tingginya beban RSUD Kota Bogor yang harus menangani pasien dari berbagai wilayah, mulai dari Kabupaten dan Kota Bogor, Cianjur, Sukabumi, hingga Depok.
"RSUD Kota Bogor ini menanggung beban yang sangat tinggi. Potensi pasien tidak bisa bayar juga besar karena ada yang BPJS-nya tidak bisa klaim atau tidak punya BPJS," tuturnya.
"Kalau terus begini, rumah sakit bisa kehabisan bahan dan biaya operasional. Kalau ada usulan Pemprov Jabar mengambil alih atau mengelola RSUD ini, saya menyatakan siap," ujar Dedi.
Baca juga: Dedi Mulyadi: Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Indramayu Ditangkap, Apresiasi untuk Polisi
Menurutnya, dengan cakupan pelayanan yang meliputi hampir 14 juta penduduk, keberadaan RSUD Kota Bogor sangat vital.
Karena itu, ia menilai sudah saatnya Pemprov ikut memperkuat pengelolaan rumah sakit tersebut agar tetap mampu melayani masyarakat.
Meski begitu, Dedi menegaskan fokus utama saat ini adalah penyembuhan korban.
Terkait konstruksi bangunan dan perizinan, ia menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.
Baca juga: Majelis Taklim Ambruk di Bogor Tewaskan 4 Orang, Pimpinan: Bangunan Baru, Enggak Mungkin Asal
"Fokus saya hari ini adalah bagaimana menangani yang sakit dulu, bukan yang lain. Harapan saya ke depan, kapasitas bangunan harus diperhatikan," tuturnya.
"Kalau kapasitasnya hanya 30 orang, jangan diisi sampai 100 atau 200, apalagi bangunan di tebing atau jurang, kualitas konstruksi harus benar-benar diperhatikan," kata Dedi.
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini