Bappenas Ungkap 40-50 Persen Warga Tak Mampu Makan Bergizi Seimbang Karena Mahal

KOMPAS.com - Hampir separuh masyarakat Indonesia belum mampu mengonsumsi pola makan bergizi seimbang.

Biaya makanan bergizi seimbang dinilai jauh lebih mahal dibanding pola makan bergizi cukup.

Fakta ini terungkap dari studi terbaru yang dipaparkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Baca juga: Efek Program Makanan Bergizi Gratis: Anak Kenyang, Orangtua Bisa Hemat

Biaya Makan Bergizi Seimbang 66 Persen Lebih Mahal

Dilansir dari Antara, Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/Bappenas, Mohamad Rahmat Mulianda, menyebut hasil studi menunjukkan biaya untuk menerapkan pola makan bergizi seimbang mencapai 66 persen lebih mahal dibanding pola makan bergizi cukup.

“Akibatnya 40-50 persen penduduk kita (Indonesia) belum mampu membeli makanan bergizi yang seimbang. Artinya, semakin tinggi kualitas gizi suatu makanan, semakin banyak pula masyarakat yang tidak dapat menjangkau,” katanya dalam Sustainable Development Annual Conference (SAC) 2025 di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Rahmat menilai tantangan ini menunjukkan penguatan ketahanan pangan nasional tidak hanya terkait produksi, tetapi juga aksesibilitas dan keterjangkauan harga.

Baca juga: Atur Belanja di Masa Sulit, Prioritaskan Makanan Bergizi untuk Anak

Kerentanan Pangan Masih Terjadi di Daerah 3T

Ia menuturkan banyak masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih menghadapi kesulitan memperoleh bahan pangan bergizi dengan harga terjangkau.

Menurut Rahmat, kondisi ini menjadi ironi bagi Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris di wilayah tropis.

“Padahal kita negara agraris, negara di wilayah tropis, ini harusnya tidak ada kerentanan pangan, karena kita (diberi sinar) matahari cukup, tanah gembur, dan sebagainya. Tentunya ini tantangan untuk kita bagaimana pangan lokal mampu berkontribusi untuk gizi berimbang dan untuk pemenuhan pangan setiap masyarakat,” ujarnya.

Bappenas Tekankan Pentingnya Diversifikasi dan Pangan Lokal

Rahmat menekankan pentingnya diversifikasi pangan lokal sebagai upaya memperbaiki pola konsumsi masyarakat.

Salah satunya mendorong peningkatan konsumsi protein hewani dan nabati dari sumber pangan lokal, termasuk hasil laut (blue food) yang kaya protein.

Pemerintah saat ini tengah menyusun strategi nasional ketahanan pangan yang mencakup penguatan kebijakan, peningkatan produksi pangan lokal, optimalisasi distribusi, inovasi teknologi, serta pemberian insentif bagi pelaku usaha pangan lokal.

“Pangan lokal bukan sekadar sumber gizi, tetapi juga menjadi simbol kemandirian dan ketahanan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput,” ujar Mohamad Rahmat Mulianda.