KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengkritik kebiasaan sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang menyimpan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di rekening giro.
Menurutnya, langkah ini merugikan daerah karena bunga yang diperoleh jauh lebih rendah dibandingkan dengan menempatkan dana tersebut dalam deposito.
Purbaya mengungkapkan, beberapa pemda mengaku menyimpan dana APBD di rekening giro atau checking account, yang memberikan bunga lebih rendah daripada deposito.
"Ada (pemda) yang ngaku katanya, uangnya bukan di deposit, tapi di checking account atau apa? Giro? Malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan?" jelas Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Baca juga: Menkeu Purbaya Tidak Rencanakan Pemeriksaan Data APBD, Mengapa?
Purbaya tidak merinci daerah-daerah yang dimaksud, namun ia menegaskan bahwa kondisi ini perlu pengawasan lebih lanjut.
Ia menyarankan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa aliran dana daerah yang disimpan di bank, mengingat data APBD yang disampaikan beberapa pemda berbeda dengan catatan Bank Indonesia (BI).
"Pasti nanti akan diperiksa BPK itu," tambah Purbaya, merujuk pada perbedaan data antara BI dan beberapa pemda terkait penempatan dana APBD.
Baca juga: BLT Rp 900.000 Belum Cair? Ini Penjelasan Menkeu Purbaya
Pernyataan Purbaya terkait penyimpanan dana APBD ini mendapat tanggapan dari Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, yang membantah adanya dana APBD Jabar yang mencapai Rp 4,1 triliun di bank.
Dedi menyatakan bahwa jumlah anggaran yang ada hanya sekitar Rp 2 triliun.
Untuk memverifikasi data tersebut, Dedi mendatangi Kantor Kementerian Dalam Negeri dan Bank Indonesia di Jakarta pada Rabu (22/10/2025).
Usai pertemuan, Dedi menegaskan bahwa tidak ada dana pemerintah provinsi yang disimpan dalam bentuk deposito. "Tidak ada, apalagi angkanya Rp 4,1 triliun, yang ada hari ini hanya Rp 2,4 triliun," tegasnya.
Dedi menjelaskan, dana sebesar Rp 2,4 triliun tersebut disimpan di rekening giro yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Dengan penjelasan ini, saya berharap tidak ada lagi kecurigaan soal pengendapan dana daerah," katanya.
Baca juga: Dana APBD di Bank Jadi Polemik, Purbaya: Pasti Nanti Diperiksa BPK
Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, juga menanggapi pernyataan Menkeu Purbaya terkait dana APBD yang belum direalisasikan.
Purbaya sebelumnya menyebutkan terdapat Rp 3,1 triliun dana APBD Sumut yang belum terealisasi. Namun, Bobby membantah data tersebut dan mengungkapkan bahwa dana yang belum direalisasikan hanya sekitar Rp 990 miliar.