Uji Coba WFH ASN Jabar Dimulai November 2025, Target Efisiensi Operasional hingga 20 Persen

KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi para pegawainya mulai November hingga Desember 2025.

Langkah ini diambil untuk menekan biaya operasional sekaligus mencari pola kerja paling efisien menjelang tahun anggaran baru 2026.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, Dedi Supandi, menjelaskan kebijakan WFH diambil sebagai bagian dari strategi efisiensi, terutama setelah dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat mengalami penurunan.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 150/KPG.03/BKD, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta mengikuti uji coba WFH selama dua bulan penuh.

Baca juga: Uji Coba WFH ASN Jabar Dimulai November, BKD: Tak Ganggu Layanan Publik

Dedi menargetkan penghematan biaya operasional kantor hingga 20 persen melalui pengurangan penggunaan listrik, air, serta pendingin ruangan (AC).

“Nanti dampak dari satu bulan, misalnya yang satu hari itu akan dievaluasi berapa sih efisiensinya. Efisiensinya misalnya pemakaian listrik, yang di situ dalamnya juga ada AC, pemakaian air, dan sebagainya,” ujar Dedi saat dihubungi, Selasa (28/10/2025).

Bagaimana Skema Uji Coba Dijalankan?

Uji coba akan dilaksanakan dalam dua tahap. Pada November 2025, pegawai akan bekerja dengan sistem hybrid.

Setiap hari Kamis, seluruh pegawai di OPD akan bekerja dari rumah. Apabila terdapat kegiatan penting yang dijadwalkan pada hari tersebut, maka kegiatan dilakukan secara daring melalui Zoom atau platform serupa.

Kemudian pada Desember 2025, sistem akan berubah menjadi pola kerja 50-50. Separuh pegawai tetap bekerja di kantor (work from office/WFO), sementara separuh lainnya bekerja dari rumah (WFH).

Baca juga: DPRD Jabar WFH 50 Persen demi Efisiensi, Berlaku Mulai November 2025

“Pelaksanaan yang bulan Desember itu WFH maksimal 50 persen dari total perangkat daerah. Jadi uji coba itu kan yang November dibuat Kamis tadi. Satu hari, yang Desember dibuat 50/50,” jelas Dedi.

Hasil evaluasi dari dua bulan uji coba tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan pola kerja pegawai di tahun 2026.

“Itu nanti akan dievaluasi, sambil menemukan pola di bulan Januari dari dua pola yang tadi itu mau kami terapkan yang mana,” ujarnya.

Baca juga: ASN Jabar Siap WFH dan Shutdown Kantor Mulai November 2025, Efisiensi Jadi Alasan Utama

Apakah Kebijakan Ini Akan Ganggu Layanan Publik?

Dedi memastikan kebijakan WFH tidak akan mengganggu pelayanan publik di Jawa Barat. OPD yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti kantor Samsat dan layanan administrasi publik, akan tetap beroperasi penuh di kantor.

“Baik uji coba WFH 50-50 maupun seminggu sekali, yang fungsi pelayanan publik tetap melaksanakan tugas kedinasan di kantor secara WFO,” tegasnya.

Selain itu, kepala OPD diminta memastikan seluruh pegawai menjalankan tanggung jawabnya dengan baik selama masa WFH. Pengawasan dilakukan melalui laporan kinerja dan koordinasi daring yang rutin.

Baca juga: Imbas TKD Dipangkas, DPRD Jabar Hemat Listrik, Rapat, Stop Internet Berbayar, hingga Skema WFH

Selain penghematan energi, kebijakan WFH juga diyakini membawa dampak positif terhadap layanan outsourcing seperti kebersihan dan keamanan kantor.

Dengan berkurangnya aktivitas di kantor, beban kerja petugas kebersihan dan keamanan akan menurun, sehingga biaya layanan juga bisa dihemat.

“Itu nanti akan berdampak juga ke layanan outsourcing, kan. Outsourcing berarti cleaning service, petugas jaga. Akan efisiensi juga ke sana,” ujar Dedi.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "WFH Pemprov Jabar Mulai November Bidik Hemat 20 Persen, Skema 50-50".