YOGYAKARTA, KOMPAS.com- Penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan di Pantai Sadeng, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak terserap secara maksimal.
Dari total kuota bulanan 28.000 liter, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat mencatat hanya sekitar 3.500 liter yang dimanfaatkan oleh nelayan.
BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar disalurkan kepada nelayan yang sudah terdaftar.
Baca juga: Polda DIY Selidiki Dugaan Terlibatnya Oknum Polairud dalam Distribusi BBM di Pantai Sadeng
Untuk membeli BBM, ada syarat yang harus dipenuhi nelayan. Mulai dari kapal yang diisi harus memiliki tonase kosong di bawah 30 GT dan harus memiliki identitas nelayan lokal.
"Ada beberapa hal terkait pemanfaat dari kami ada syarat tertentu. Harus KTP setempat, kartu pas kapal, hingga harus membuat surat permohonan," kata Kepala DKP Gunungkidul Johan Wijayanto saat dihubungi melalui telepon Senin (29/9/2025).
Setiap bulannya, 28.000 liter bbm subsidi disediakan bagi nelayan. Namun setiap bulannya hanya terserap 3.500 liter untuk semua BBM.
Adapun untuk harga ditambah Rp 1.000 per liternya untuk distribusi ke lokasi.
Minimnya serapan BBM subsidi ini diduga karena tidak semua nelayan di Pantai Sadeng merupakan masyarakat setempat. Selain itu, nelayan memilih membeli bbm non subsidi karena tidak adanya persyaratan.
Dia menjelaskan, pihakny mengeluarkan rekomendasi terkait penyaluran BBM bersubsidi. Kemudian penyerapannya tercatat di aplikasi X Star yang sudah terdata hingga Pemerintah Pusat.
Johan menyebut tidak mungkin ada penyelewengan karena pembelian sudah terdaftar di aplikasi, dan pengeluaran pun terdata dengan baik.
Baca juga: Pantai Sadeng Disiapkan Jadi Kampung Nelayan Merah Putih, Anggaran Rp 22 Miliar Disiapkan
"Pertalite dan solar sesuai dengan kuota tidak terserap habis artinya kami ini permintaannya berdasarkan surat permohonan, kemudian kuota yang kami diberikan by name by addres, kemudian semuanya tercatat dalam aplikasi x star tidak mungkin terus ada jual beli, kalau ada jual beli (ilegal) seharusnya kuota kami habis," kata Johan.
Adapun untuk yang saat ini ramai dibicarakan, Johan menyebut merupakan BBM non subsidi.
"Kalau yang lagi ramai sekarang non subsidi," kata dia.
Terpisah, Ketua Kelompok Nelayan Sadeng, Sarpan mengaku kaget dengan adanya pemberitaan mengenai dugaan monopoli. Dirinya bersama nelayan kecil menggunakan BBM jenis pertalite, dan tidak merasakan kesulitan mengakses BBM.
"Kalau solar kurang tahu karena sebagian besar nelayan sini pakai pertalite. Kalau harga, dari pengecer itu satu liter Pertalite Rp 11.000 perliter, tapi kalau solar saya tidak tahu," kata dia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang