Soal Aksi Oknum Ormas Bebani Investor, Wamen Investasi-Hilirisasi Akan Memitigasi

KARAWANG, KOMPAS.com - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Toduta Pasaribu menyebut tengah melakukan mitigasi menyikapi aksi oknum organisasi masyarakat (ormas) yang dianggap menghambat investasi.

"Kami lagi mitigasi. Mungkin dalam waktu dekat akan ada langkah konkret," kata Toduta seusai peresmian produksi pertama dua produk katalis PT Katalis Sinergi Indonesia, Kawasan Industri Kujang Cikampek (KIKC), Karawang, Jawa Barat, Rabu (26/1/2025).

Kementerian Investasi dan Hilirisasi, kata Toduta, berharap iklim investasi di Indonesia harus kondusif.

Pemerintah, kata dia, juga tak mau investasi di Tanah Air membebani cost yang tinggi.

Baca juga: Dedi Mulyadi Jamin Keamanan Investor di Jabar dari Gangguan Oknum Ormas

"Jadi cost semacam itu seperti jatah preman dan lain-lain harus kita hilangkan karena akan membebani investasi kita dan bisa menghambat," kata Toduta.

Pihaknya, kata Toduta, intens berkomunikasi dengan aparat penegak hukum, asosiasi pengelola, hingga melakukan mitigasi kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK).

"Nanti kita lihat bagaimana bisa me-matching-kan kebutuhan lapangan kerja, mengakomodasi masyarakat sekitar, dan lain-lain," kata Toduta.

Sebab, menurut Toduta, negara harus hadir untuk menjadikan iklim investasi kondusif.

Baca juga: Atasi Gangguan Ormas, Gubernur Dedi Mulyadi Siapkan Operasi Jabar Manunggal

Diberitakan sebelumnya, aktivitas oknum ormas di kawasan industri semakin menjadi perhatian pemerintah.

Para investor mengaku resah dengan keberadaan oknum ormas yang kerap mengganggu operasional industri.

Hal ini pertama kali diungkapkan oleh Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar, dalam acara Dialog Industri Nasional pada 6 Februari 2025.

Baca juga: [GASPOL HARI INI] Tantangan Terbuka Dedi Mulyadi buat Ormas Pungli dan Tambang Ilegal di Jabar

Menurut Sanny, beberapa investor bahkan telah mengadu langsung kepada Presiden dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk meminta jaminan keamanan.