Rupiah Berpotensi Melemah ke Rp 17.040 per Dollar AS, Ini Biang Keroknya

JAKARTA, KOMPAS.com -Nilai tukar rupiah diperkirakan kembali melemah saat perdagangan Selasa (31/3/2026), setelah mata uang Garuda ditutup terdepresiasi ke level Rp 17.002 per dollar AS pada Senin kemarin.

Analis Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, memproyeksikan pergerakan rupiah cenderung fluktuatif, namun berpotensi ditutup melemah dalam rentang Rp 17.000 hingga Rp 17.040 per dollar AS.

“Untuk perdagangan besok (Selasa), mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp 17.000- Rp 17.040 (per dollar AS),” ujar Ibrahim kepada wartawan, Senin sore.

Menurutnya, pasar saat ini masih diliputi kekhawatiran terhadap potensi eskalasi konflik Iran setelah kelompok Houthi yang berbasis di Yaman dan didukung Teheran melancarkan serangan terhadap Israel pada akhir pekan lalu.

Serangan tersebut dinilai berpotensi membuka front baru konflik di kawasan Timur Tengah, terutama karena kelompok Houthi memiliki kemampuan untuk mengganggu jalur pelayaran strategis di Laut Merah, yang merupakan salah satu jalur perdagangan global penting.

“Pasar tetap waspada terhadap potensi eskalasi perang Iran setelah kelompok Houthi yang berbasis di Yaman dan didukung Iran menyerang Israel pada akhir pekan lalu. Kelompok Houthi dapat membuka front baru dalam perang, mengingat mereka memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan di Laut Merah,” paparnya.

Baca juga: Rupiah Melemah ke Rp 17.002, Tekanan Geopolitik dan The Fed Jadi Pemicu

Di sisi lain, Iran menyatakan kesiapan menghadapi kemungkinan invasi darat oleh Amerika Serikat, menyusul laporan pengerahan ribuan pasukan AS ke kawasan tersebut. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, juga mengindikasikan kemungkinan adanya serangan lanjutan terhadap Teheran meskipun negosiasi disebut masih berjalan.

“Trump pekan lalu telah memperpanjang tenggat waktu untuk serangan terhadap infrastruktur energi Iran hingga awal April. Iran sebagian besar menolak gagasan pembicaraan langsung dengan AS sejak dimulainya perang pada akhir Februari,” lanjut Ibrahim.

Dari sisi data ekonomi, sentimen pasar juga tertekan oleh memburuknya kepercayaan konsumen di Amerika Serikat. Data Universitas Michigan menunjukkan Indeks Sentimen Konsumen pada Maret turun dari 55,5 menjadi 53,3, di bawah ekspektasi pasar.

Selain itu, ekspektasi inflasi jangka pendek meningkat dari 3,4 persen menjadi 3,8 persen, mencerminkan kekhawatiran terhadap tekanan harga yang masih tinggi, terutama akibat kenaikan harga energi.

Baca juga: Audit Nilai “Nol Rupiah” Dipersoalkan, Kemenko PM Wanti-wanti Dampaknya ke Ekonomi Kreatif

Kondisi itu memperkuat pandangan bahwa bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed), berpotensi mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama. Bahkan, berdasarkan CME FedWatch Tool, pasar mulai memperkirakan peluang kenaikan suku bunga pada akhir 2026, berbanding terbalik dengan ekspektasi sebelumnya yang memperkirakan penurunan suku bunga.

Tekanan eksternal tersebut semakin memperberat pergerakan rupiah, terutama di tengah kondisi domestik yang juga menghadapi tantangan fiskal.

Dari sisi internal, Ibrahim menilai rencana pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran perlu diimbangi dengan kebijakan lain agar efektif menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia memandang, tekanan fiskal yang terjadi saat ini bersifat struktural, yang berasal dari subsidi energi, kenaikan biaya bunga utang, dan kebutuhan belanja prioritas. Maka dari itu, kebijakan efisiensi anggaran tidak bisa berdiri tunggal untuk menjaga defisit tetap terkendali, sehingga diperlukan kombinasi kebijakan.

Baca juga: BI Luncurkan Instrumen Repo Valas, Perkuat Likuiditas dan Stabilitas Rupiah

Ia menambahkan, efektivitas kebijakan fiskal dapat dilihat dari sejumlah indikator, seperti peningkatan kualitas belanja, perbaikan rasio Incremental Capital Output Ratio (ICOR), serta terjaganya pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen dan inflasi yang tetap terkendali.

Selain itu, penyerapan anggaran yang merata sepanjang tahun juga menjadi faktor penting. Jika efisiensi hanya menghasilkan penghematan tanpa peningkatan output ekonomi, maka dampaknya justru dapat bersifat kontraktif.

Untuk itu, pemerintah perlu mengombinasikan kebijakan efisiensi dengan peningkatan penerimaan negara, reprioritisasi belanja berbasis hasil, serta pengelolaan pembiayaan yang kredibel.

Tanpa langkah tersebut, efisiensi anggaran dinilai hanya akan menjadi solusi jangka pendek, sementara tekanan terhadap defisit berpotensi meningkat pada paruh kedua tahun.

Baca juga: Rupiah Berpotensi Tembus Rp 17.100 per Dollar AS, Apa Penyebabnya?