Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Purbaya "Pede" Inflasi RI Terkendali, OECD Ramal Naik ke 3,4 Persen

Kompas.com, 31 Maret 2026, 06:24 WIB
Debrinata Rizky,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan inflasi Indonesia masih dalam kondisi terkendali, meski disatu sisi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memproyeksikan kenaikan tekanan harga pada 2026.

Dalam laporan OECD Economic Outlook, Interim Report: Testing Resilience edisi Maret 2026, inflasi Indonesia diperkirakan meningkat dari 1,9 persen pada 2025 menjadi 3,4 persen pada 2026, sebelum kembali melandai ke 2,6 persen pada 2027.

“Lonjakan harga energi akan menambah biaya bisnis dan meningkatkan inflasi konsumen,” tulis OECD dalam laporannya, dikutip Selasa (31/3/2026).

OECD menilai tekanan inflasi Indonesia tidak terlepas dari dinamika global, terutama kenaikan harga energi dan meningkatnya ketegangan geopolitik.

Eskalasi konflik di Timur Tengah, termasuk pasca serangan Israel-AS ke Iran, disebut memicu gangguan pasokan energi dan pupuk global.

Kondisi tersebut mendorong kenaikan harga minyak dan gas dunia, terutama akibat terganggunya jalur strategis seperti Selat Hormuz serta kerusakan infrastruktur energi. Dampaknya, biaya produksi meningkat dan inflasi global ikut terdorong naik.

Baca juga: Inflasi Mulai Melandai, Konsumsi Ramadhan Tahan Penurunan

Di tengah proyeksi tersebut, Purbaya menilai kondisi inflasi domestik saat ini belum menunjukkan tekanan berlebih. Ia membantah anggapan bahwa inflasi Indonesia sedang memanas, meski sempat tercatat tinggi pada Februari 2026.

“Data inflasi di bulan Februari kelihatannya tinggi, 4,64 headline saja, Pak,” ujar Purbaya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026), di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, angka tersebut tidak mencerminkan kondisi sebenarnya karena dipengaruhi faktor teknis, yakni basis perhitungan subsidi listrik. Jika komponen tersebut dikeluarkan, inflasi tahunan Februari 2026 berada di kisaran 2,59 persen.

“Kalau kita hilangkan data-data subsidi listrik bulan Januari-Februari tahun lalu, sebetulnya inflasi kita hanya sekitar 2,59 persen, Pak,” kata Purbaya.

Ia menekankan, pemahaman yang tepat terhadap data inflasi penting agar pemerintah tidak keliru dalam mengambil kebijakan.

Pasalnya, persepsi inflasi yang terlalu tinggi berpotensi mendorong kebijakan yang justru menahan pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: OECD: Konflik Timur Tengah Tekan Ekonomi Global, Inflasi 2026 Diprediksi Naik

Ke depan, kebijakan moneter dinilai akan tetap dijaga pada tingkat moderat. Langkah Bank Indonesia (BI), termasuk dalam menetapkan suku bunga acuan, diperkirakan akan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan ekspektasi inflasi.

Disisi lain jika dilihat secara global, OECD memproyeksikan inflasi negara-negara G20 meningkat dari 3,4 persen pada 2025 menjadi 4 persen pada 2026.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan melambat menjadi 2,9 persen pada 2026 dari 3,3 persen pada tahun sebelumnya, sebelum naik tipis ke 3,0 persen pada 2027.

Meski demikian, OECD memperkirakan inflasi di sejumlah negara berkembang, termasuk Indonesia, akan kembali moderat pada 2027. Prospek pertumbuhan Indonesia juga dinilai tetap relatif stabil, ditopang konsumsi domestik dan stimulus fiskal.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang



Terkini Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau