Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kepala BKKBN Minta para Dokter Obgyn Bantu Cegah Kelahiran Bayi Stunting Baru

Kompas.com, 19 Oktober 2023, 10:19 WIB
DWN,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo meminta para dokter ahli kebidanan dan kandungan (obgyn) untuk membantu pencegahan lahirnya bayi-bayi stunting baru.

"Mohon titip teman-teman dari sejawat obstetri sosial yang di Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat (Sulbar), Papua, Nusa Tenggara Barat (NTB), Aceh, Papua Barat, dan seterusnya, angka stunting ini masih di atas 30 persen,” ujarnya pada acara Pertemuan Ilmiah Tahunan Himpunan Obstetri & Ginekologi Sosial Indonesia (PIT HOGSI) ke-XV Tahun 2023 di Hotel Novotel Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Rabu (18/10/2023).

dr Hasto menilai, kenaikan angka stunting di sejumlah provinsi tersebut cukup memprihatinkan.

Related dengan stunting sebetulnya juga ada korelasi yang sangat signifikan dengan angka atau total fertility rate (TFR) tadi. Provinsi dengan TFR tinggi, yaitu Sulbar, Papua Barat, dan NTT,” imbuh dr Hasto.

Baca juga: Tiket MotoGP Mandalika Terjual 88 Persen, Didominasi Warga NTB

Maka dari itu, dr Hasto berharap, rekan-rekan sejawat Obstetri dan Ginekologi Sosial (Obsos) untuk bergerak bersama dalam menurunkan angka stunting.

“Selain TFR, angka age specific fertility rate (ASFR) untuk 15-19 tahun ini rata-rata masih 26 berdasarkan long form Badan Pusat Statistik (BPS),” imbuhnya.

Lebih lanjut, dr Hasto menjelaskan, dari 1.000 perempuan berusia 15-19 tahun, sebanyak 26 di antaranya sudah pernah hamil dan melahirkan. Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi salah satu daerah tertinggi untuk kasus ini.

Kemudian, lanjut dia, Jambi dan NTB masih menjadi daerah tertinggi dengan jumlah perempuan hamil dan melahirkan di usia muda.

Baca juga: Karina Nadila Ungkap Kesulitan Kerjakan Tesis Saat Sedang Hamil

Korelasi pencegahan stunting dengan angka kematian ibu

Pada kesempatan tersebut, dr Hasto yang juga spesialis kebidanan dan kandungan itu menjelaskan, pencegahan stunting memiliki korelasi dengan angka kematian ibu dan bayi.

Sehingga, sebut dia, jika ingin menurunkan angka kematian ibu dan bayi, perlu dilihat pula riwayat stunting, TFR, contraceptive prevalence rate (CPR), dan seterusnya.

“Saya kira kalau kita bekerja sama, stunting ini sekaligus menjaga spacing, birth to birth interval, pregnancy interval dan seterusnya," ujar dr Hasto.

Menurutnya, pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri yang akan menikah belum sepenuhnya sukses. Demikian juga pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif juga dirasa masih belum memenuhi target.

Baca juga: 3 Jenis Makanan yang Sebaiknya Dihindari Saat Cuaca Panas, Apa Saja?

“Bagaimana memberikan makanan kepada mereka yang wasting ini juga perlu didukung teman-teman sekalian. Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan masih 52,6 persen per semester I-2023 ini dan unwanted pregnancy tercapai," imbuh dr Hasto.

Meski demikian, lanjut dia, angka medical check-up bagi calon pengantin (catin) masih belum terlaksana secara maksimal. Oleh karenanya, ia berpesan kepada pihak terkait untuk memperhatikan hal tersebut.

dr Hasto mengungkapkan, pihaknya optimistis target penurunan stunting 14 persen pada 2024 dapat dicapai dengan melihat tren penurunan stunting yang terjadi hingga saat ini.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya
Hakim: Eks Sekretaris MA Nurhadi Berkepentingan Atas Gratifikasi via Menantu
Hakim: Eks Sekretaris MA Nurhadi Berkepentingan Atas Gratifikasi via Menantu
Nasional
Akibat Perang Iran, RI Berpotensi Kehilangan 60.572 Wisatawan dan Rp 2,04 T Devisa
Akibat Perang Iran, RI Berpotensi Kehilangan 60.572 Wisatawan dan Rp 2,04 T Devisa
Nasional
Amsal Sitepu Bebas, Anggota DPR: Ini Kemenangan bagi Keadilan
Amsal Sitepu Bebas, Anggota DPR: Ini Kemenangan bagi Keadilan
Nasional
Aturan WFH Tiap Jumat untuk ASN Resmi Berlaku Mulai Hari Ini
Aturan WFH Tiap Jumat untuk ASN Resmi Berlaku Mulai Hari Ini
Nasional
Di Blue House, Prabowo Puji Kemajuan Industri dan Etos Kerja Masyarakat Korsel
Di Blue House, Prabowo Puji Kemajuan Industri dan Etos Kerja Masyarakat Korsel
Nasional
Menpan RB Minta WFH ASN Tak Ganggu Kualitas Pelayanan Publik
Menpan RB Minta WFH ASN Tak Ganggu Kualitas Pelayanan Publik
Nasional
Prabowo Raih The Grand Order of Mugunghwa, Sama dengan Ratu Elizabeth II hingga Macron
Prabowo Raih The Grand Order of Mugunghwa, Sama dengan Ratu Elizabeth II hingga Macron
Nasional
Pemerintah Diminta Evaluasi WFH Jumat bagi ASN Tiap 2 Pekan
Pemerintah Diminta Evaluasi WFH Jumat bagi ASN Tiap 2 Pekan
Nasional
Manufaktur Indonesia Tetap Tangguh di Tengah Tekanan Global, PMI Bertahan di Zona Ekspansi 
Manufaktur Indonesia Tetap Tangguh di Tengah Tekanan Global, PMI Bertahan di Zona Ekspansi 
Nasional
Prabowo Terima Penghargaan Tertinggi Korea Selatan, The Grand Order of Mugunghwa
Prabowo Terima Penghargaan Tertinggi Korea Selatan, The Grand Order of Mugunghwa
Nasional
Eks Sekretaris MA Nurhadi akan Banding Atas Vonis 5 Tahun Bui
Eks Sekretaris MA Nurhadi akan Banding Atas Vonis 5 Tahun Bui
Nasional
Menpar Ungkap Potensi Devisa Rp 2,04 Triliun Hilang akibat Perang Iran
Menpar Ungkap Potensi Devisa Rp 2,04 Triliun Hilang akibat Perang Iran
Nasional
Safari Dubes Iran di Tengah Konflik Kawasan: Dari JK-Megawati, Kini Jokowi
Safari Dubes Iran di Tengah Konflik Kawasan: Dari JK-Megawati, Kini Jokowi
Nasional
Anggota DPR Minta Usut Kematian Pemadam Karhutla di Riau, Soroti Standar Keselamatan
Anggota DPR Minta Usut Kematian Pemadam Karhutla di Riau, Soroti Standar Keselamatan
Nasional
ICW Minta KPK Umumkan Kepatuhan Pelaporan LHKPN Anggota Kabinet
ICW Minta KPK Umumkan Kepatuhan Pelaporan LHKPN Anggota Kabinet
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau