Janji TNI Tak Lagi Libatkan Sipil dalam Pemusnahan Amunisi Buntut Ledakan di Garut

JAKARTA, KOMPAS.com - TNI Angkatan Darat (TNI AD) memastikan tidak akan lagi melibatkan masyarakat sipil dalam proses pemusnahan amunisi kedaluwarsa.

Keputusan ini diambil menyusul insiden ledakan amunisi TNI di Garut, Jawa Barat, yang menewaskan 13 orang, termasuk 9 warga sipil, pada Senin (12/5/2025) lalu.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menegaskan, ke depan, proses pemusnahan akan sepenuhnya ditangani oleh personel militer dengan keahlian khusus.

“Kejadian tersebut menjadi evaluasi tegas dari pimpinan Angkatan Darat bahwa kegiatan pemusnahan amunisi dan bahan peledak serta kegiatan berisiko lainnya, ke depan tidak lagi melibatkan masyarakat sama sekali, termasuk untuk membantu kegiatan administrasi/penyiapan logistik," kata Kadispenad dalam keterangan pers, Selasa (27/5/2025).

Baca juga: TNI AD Pastikan Tak Libatkan Masyarakat Lagi dalam Pemusnahan Amunisi

Sebagai bagian dari evaluasi usai ledakan di Garut, TNI AD menyatakan akan melibatkan satuan-satuan internal yang memiliki kompetensi khusus dalam penanganan bahan peledak.

Satuan tersebut antara lain Polisi Militer, Zeni, Perbekalan Angkutan, Kesehatan, serta satuan kewilayahan.

Langkah ini dilakukan guna memastikan bahwa pemusnahan amunisi berlangsung dengan aman, terkendali, dan sesuai prosedur militer.

Wahyu mengungkapkan bahwa semula masyarakat hanya dilibatkan untuk pekerjaan administratif seperti memasak dan menggali lubang.

Baca juga: TNI AD Janji Libatkan Polisi Militer hingga Zeni dalam Pemusnahan Amunisi

Namun, dalam pelaksanaannya, terjadi pengembangan pelibatan hingga masyarakat turut memindahkan material berbahaya ke lokasi pemusnahan.

“Kejadian tersebut menjadi evaluasi tegas dari pimpinan Angkatan Darat bahwa kegiatan pemusnahan amunisi dan bahan peledak serta kegiatan berisiko lainnya, ke depan tidak lagi melibatkan masyarakat sama sekali, termasuk untuk membantu kegiatan administrasi/penyiapan logistik," kata Kadispenad.

"Semuanya akan ditangani oleh satuan-satuan TNI AD sendiri," ujar dia menegaskan.

TNI AD juga akan mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam proses pemusnahan amunisi.

Baca juga: Hasil Investigasi: Ada Keteledoran TNI dalam Insiden Ledakan Amunisi di Garut

Pemanfaatan teknologi ini diharapkan mampu meminimalisasi risiko kecelakaan serta meningkatkan efisiensi dan keselamatan dalam proses pemusnahan bahan peledak.

“Upaya meminimalkan pelibatan personel juga akan dilakukan, dengan cara menggunakan teknologi seperti mini backhoe (excavator) untuk menggali lubang dan robot bom untuk membawa munisi/bahan peledak ke lubang penghancuran, juga alat perlengkapan lain yang dapat meminimalisir risiko yang ditimbulkan," kata Wahyu.

Diketahui, ledakan amunisi terjadi pada Senin (12/5/2025) pagi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, ketika TNI AD sedang melakukan pemusnahan amunisi kedaluwarsa.

Baca juga: KSAD Bakal Evaluasi soal Lokasi dan Pelibatan Sipil Buntut Ledakan Amunisi di Garut

Ledakan terjadi di salah satu lubang amunisi afkir atau tidak layak pakai.

Akibat insiden ini, 13 orang tewas, terdiri dari empat prajurit TNI dan sembilan warga sipil.

Keterlibatan warga sipil dalam kegiatan berisiko tinggi ini menjadi sorotan dan menuai pertanyaan publik.

TNI mengakui adanya unsur keteledoran dalam pelaksanaan pemusnahan amunisi tersebut dan menyatakan komitmen untuk memperbaiki sistem pengawasan serta prosedur keselamatan di masa mendatang.